alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

3 Proyek Besar Pemprov Sulsel yang Dibangun Dengan Utang Bermasalah

Muhammad Yunus Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB

3 Proyek Besar Pemprov Sulsel yang Dibangun Dengan Utang Bermasalah
Kepala Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief / [SuaraSulsel.id / Lorensia Clara Tambing]

Rp 400 miliar uang dari dari PT Sarana Multi Infrastruktur belum terserap

SuaraSulsel.id - Dana Pemprov Sulsel yang bersumber dari utang proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) minim realisasi. Rp 400 miliar uang dari dari PT Sarana Multi Infrastruktur tercatat masih mengendap di kas daerah.

Alasannya, pengerjaan sejumlah proyek yang dibiayai PEN tidak berjalan lancar. Progresnya di triwulan I bahkan ada yang baru 10 persen.

Padahal, kesepakatan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), proyek itu harus selesai paling lambat 31 Mei mendatang. Anggaran Rp 400 miliar diyakini tidak akan terserap hingga batas waktu tersebut.

Hal itu diakui Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief. Ia menjelaskan, ada tiga pekerjaan proyek yang bermasalah.

Baca Juga: Bank Indonesia Minta Warga Sulsel Waspada Uang Palsu Jelang Lebaran

"Dua diantaranya pengerjaan ruas jalan Bua-Rantepao di Toraja Utara dan Bendung Lalengrie di Bone," kata Sulkaf, Selasa, 4 April 2021.

Sulkaf bilang, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sulsel sudah bersurat meminta agar tiga proyek itu diperiksa. Lanjut tidaknya proyek tersebut, tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK nanti.

"Itu tergantung pemeriksaan semua, kan ada BPK sama inspektorat yang putuskan, mana diputus mana boleh dilanjut," bebernya.

Setelah penutupan kerjasama PEN tahap 1, Pemprov Sulsel akan memberi laporan kepada PT SMI. Selesai tidak selesai, kata Sulkaf, Pemprov Sulsel tetap membayar kontraktor.

"Karena itu rekanan tak perlu khawatir, pekerjaan yang dilakukan tetap akan dibayar," ujarnya.

Baca Juga: H-3 Larangan Mudik, Jumlah Warga Masuk Sulsel Meningkat

"Jadi kalau jalan sampai di situ (tidak sesuai target) hanya itu yang dibayar. Nanti ada pemeriksaannya, sampai dimana dan berapa yang boleh dibayar. Yang kasian seperti bendungan kalau tidak lanjut bagaimana, kalau jalan kan bisa dilanjut tahun depan pake APBD," ujar Sulkaf lagi.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait