Tak hanya masalah keuangan, masalah sosial di Kota Makassar juga sama buruknya. Seperti data kemiskinan yang bertambah tetapi data penerima bantuan malah berkurang.
"Bisa dilihat, betapa hancurnya pemerintahan. Sampah tidak diangkut, anjal merajalela, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak maksimal. Orang miskin bertambah tapi di daftar berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hancur," keluh Danny Pomanto.
Kepala Inspektorat Kota Makassar Zaenal Ibrahim menambahkan toleransi of error terhadap keuangan Pemkot Makassar pada tahun 2020 memang cukup besar. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya anggaran perubahan.
Seperti diketahui, tahun lalu, DPRD Kota Makassar menolak menyetujui APBD-P yang disodorkan Pemkot Makassar. Alasannya, karena anggaran perubahan direncanakan fokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca Juga:Kunjungi Korban Bom Makassar, Risma Serahkan Santunan
Sementara DPRD Makassar berharap APBD-P 2020 fokus pada penanganan Covid-19. Karena Makassar merupakan wilayah pandemi.
Karena APBD-P ditolak, terpaksa Pemkot Makassar menjalankan penganggaran dengan mekanisme parsial.
Saat ini, kata Ibrahim, BPK masih terus melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap LHP Pemkot Makassar. Jadi temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti belum bisa dirinci secara jelas.
"Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Biasanya kalau sudah selesai, BPK akan merinci temuannya untuk ditindaklanjuti, " tandas Ibrahim.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:Heboh! Kantor Lurah Pandang Kota Makassar Dijual, Inspektorat Cek Lokasi
