SuaraSulsel.id - Ketua Kelompok Relawan Pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer beberapa waktu lalu membuat gempar publik. Karena menyebut Syahrul Yasin Limpo masuk daftar 5 nama menteri yang akan diganti Presiden Jokowi.
“Ada 5 menteri yang wajib hengkang, pertama Mensesneg Pratikno. Pejabat yang satu ini selalu bermasalah dalam administrasi dan memberikan pagar betis kepada Jokowi sehingga kelompok pro rakyat sulit berkomunikasi dengan presiden,” ujar Imannuel Ebenezer Selasa 13 April 2021.
Selain Pratikno, menteri yang juga disebut akan kena reshuffle atau perombakan adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Permasalahan subsidi pupuk yang dampaknya kurang mendongkrak hasil pertanian dituding jadi penyebabnya.
Namun ada yang menarik dengan Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Saat menjadi Gubernur Sulsel, SYL selalu membaca ayat suci Alquran setiap kali mengawali pidato atau sambutan di depan publik.
Baca Juga:Mentan : Asuransi Bantu Petani Hadapi Kondisi Buruk saat Gagal Panen
Begitupula saat menjabat menteri, Syahrul Yasin Limpo masih sering terdengar membaca doa tersebut setiap kali memulai sambutan.
Doa yang dibaca Syahrul Yasin Limpo adalah Alquran Surah Al Imran ayat 26. Berikut artinya :
"Katakanlah (Muhammad) : Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki."
"Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebijakan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu"
Di tengah kisruh soal perombakan kabinet, arti dari doa SYL ini disebut sangat sesuai dengan ramainya perbincangan soal isu perombakan menteri oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga:Targetkan Luas Tanam 5,16 Juta Hektar, Mentan: Stok Pupuk Subsidi Aman
Anggota DPR RI Asal Selayar Disebut Akan Jadi Menteri
Politisi NasDem asal Selayar Rapsel Ali disebut akan menduduki salah satu jabatan menteri. Setelah menghadap Presiden Joko Widodo.
Kepada wartawan, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Ahmad Ali menegaskan, setiap partai politik akan senang jika kadernya dianggap layak dan punya kompetensi menduduki jabatan publik. Apalagi jabatan sekelas menteri.
Makanya, ia memastikan siapa pun kader NasDem yang dianggap mumpuni, pasti akan mereka dukung. Tidak terkecuali Rapsel Ali. Meski begitu, ia mengatakan bahwa kewenangan sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi.
Rapsel Ali diundang ke Istana Presiden untuk menghadap Presiden Jokowi di tengah wacana reshuffle kabinet. Anggota DPR RI asal Sulsel itu belakangan ramai diberitakan akan mengisi posisi Menteri Investasi yang merupakan kementerian baru.
Menurut Ahmad Ali, pada dasarnya, mereka tidak pada posisi menyodorkan kader. Bagi dia, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan.
“Sebagai partai pasti senang kalau ada kader dianggap layak atau mumpuni menjadi menteri. Namun kami paham benar bahwa mengangkat atau memberhentikan seseorang pada suatu jabatan, itu menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya kepada wartawan.
Rapsel sendiri mengakui dirinya bertemu Presiden Jokowi pada Rabu, 14 April lalu. Sehari setelahnya, mantan Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulawei Selatan dan Ketua Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (Ardin) Sulawesi Selatan itu mengaku juga bertemu dengan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.
“Rabu pagi saya bertemu Presiden Jokowi. Dan keesokan harinya saya dipanggil Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang kami bahas, terutama persoalan-persoalan terkait kebangsaan. Intinya adalah bagaimana Indonesia bisa semakin maju,” kata Rapsel Ali kepada KabarMakassar.com -- jaringan Suara.com
Mengenai ramainya pemberitaan bahwa dirinya akan masuk dalam kabinet, Rapsel Ali menanggapinya dengan santai. Ia hanya mengatakan, dirinya merasa sangat terhormat bisa bertemu Presiden Jokowi dan membahas masalah kebangsaan.
“Kami berdialog sambil jalan bersama,” beber pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan (Aspeksindo) tersebut.