“Nah, terkait proyek RISE yang didanai oleh ADB, masyarakat patut khawatir istilah revitalisasi yang digunakan dalam proyek ini nantinya adalah memindahkan secara tidak sukarela penduduk-penduduk urban yang selama ini tinggal di tanah yang tak bersertifikat. Kalau ini benar, maka konflik sosial akan terjadi di Kota Makassar, dan tentu ini tidak boleh terjadi,”
Kemudian, Amin juga menilai bahwa proyek ini masih perlu dikonsultasikan kepada publik. Karena dana proyek ini bersumber dari uang rakyat asia yang disimpan di ADB.
Berdasarkan kebijakan ADB yang ia ketahui, pihak bank sangat berkewajiban membuat dokumen terkait rencana dan impelementasi sistem perlindungan sosial dan lingkungan untuk semua proyek yang mereka danai, terkhusus proyek RISE di Kota Makassar.
Dokumen ini diperlukan untuk memandu pelaksana proyek dalam mengerjakan proyek utang. Dan seperti apa proyek ini dikerjakan.
Baca Juga:Danny Pomanto Temukan 3 Ribu Tenaga Kontrak Pemkot Makassar Diduga Fiktif
Oleh karena itu, Amin meminta kepada Wali Kota Makassar Danny Pomanto dan ADB untuk segera membuat kerangka kerja sistem perlindungan terhadap lingkungan dan sosial sebelum menyetujui proyek RISE.
Kemudian mengkonsultasikan ke publik dokumen kerangka kerja tersebut. Terkhusus kepada warga yang akan terkena dampak proyek utang ini.
