SuaraSulsel.id - Masalah kesejahteraan dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan keamanan. Inilah yang menjadi salah satu akar konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Maluku.
Berbagai upaya rekonsiliasi dan deklarasi damai telah dilakukan di Maluku. Namun, tidak lama setelah deklarasi damai, konflik kembali terjadi.
Program Emas Biru dan Emas Hijau merupakan upaya memangkas ketimpangan sosial. Sehingga berhasil merajut kembali tali persaudaraan pela – gandong. Akhirnya melahirkan Emas Putih, yaitu kerukunan, perdamaian, dan toleransi.
Program emas biru pernah ditinjau langsung Presiden Jokowi pada tanggal 9 Februari 2017.
Baca Juga:Doni Monardo : Pelanggaran Hak Asasi Pohon dan Sungai Tanggung Jawab Siapa?
Hal ini diungkapkan Kepala BNPB Doni Monardo dalam orasi ilmiah Doktor Honoris Causa di Institut Pertanian Bogor, Sabtu 27 Maret 2021.
Di atas keramba jaring apung di Teluk Ambon, Jokowi bertanya, “Untuk apa ini Pak Doni?” Doni menjelaskan, keramba-keramba ini adalah “alat bagi kami” prajurit TNI untuk menyelesaikan konflik.
Presiden mengatakan, “Ini yang benar..”, sebanyak tiga kali.
Mengatasi Kerusakan Lingkungan
Doni Monardo bercerita, sesaat sebelum berangkat ke Maluku untuk menjadi Pangdam XVI/Pattimura, Doni Monardo mendapat pesan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Baca Juga:2.500 Orang Meninggal di Pulau Buru Maluku, Darah Warga Mengandung Merkuri
Agar bisa membantu mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan emas liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.
Langkah-langkah yang dilakukan Doni Monardo adalah meminta Tim Kesdam XVI/Pattimura di bawa pimpinan Kolonel dr. Agus mengambil sampel ikan dan biota laut di Teluk Kayaeli, Pulau Buru.
Hasilnya, pada beberapa sampel ditemukan kadar merkuri dan sianida yang melebihi ambang batas.
Doni Monoardo juga meminta dilakukan pemeriksaan darah terhadap warga di sekitar Gunung Botak dan lokasi pengolahan tambang Merkuri di Negeri Iha dan Negeri Luhu, Seram bagian barat.
Hasilnya, sebagian besar penduduk yang diambil darahnya juga memiliki kadar merkuri melebihi ambang batas.
Di sekitar Gunung Botak, sejumlah ternak mati, seperti kambing, kerbau, sapi, bahkan hewan peliharaan seperti anjing. Termasuk laporan ditemukannya buaya mati di sungai dan pantai.
Saya juga mendapatkan laporan bahwa lebih dari 2.500 orang meninggal akibat longsor dan pertikaian selama periode 2010-2015.
Sampai akhirnya Gunung Botak berhasil ditutup pada tanggal 14 November 2015 berkat Kerjasama tim dari KLHK, Pemda, Polda, dan masyarakat, serta media.
"Saya juga melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang bahaya merkuri bila dibiarkan. Sebab limbah merkuri bermuara ke laut," kata Doni Monardo.
Ikan dan biota laut lainnya, kata Doni Monardo, akan tercemar dan tentunya mengakibatkan mereka yang mengkonsumsi akan terganggu kesehatannya dalam jangka panjang.
Minamata Convention on Mercury
Bulan Agustus 2017, atas permintaan Menteri LHK dan atas ijin Panglima TNI, Doni Monardo diundang mengikuti Rapat di Komisi VII DPR RI, yang membahas RUU pengesahan Minamata Convention on Mercury.
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013 di Jepang bersama 128 negara lainnya.
"Hanya saja, saat itu kita belum meratifikasinya," kata Doni Monardo.
Doni Monardo hadir sebagai satu-satunya perwira militer aktif. Memberi masukan dengan menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dampak penggunaan merkuri di masyarakat.
Akhirnya pada tanggal 13 September 2017, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui UU No. 11 tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury.
"Ada kalimat “the Hungry man becomes angry man”, artinya orang lapar akan mudah marah. Sehingga saya melakukan strategi penyelesaian konflik, melalui keseimbangan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach)," ungkap Doni Monardo.
