SuaraSulsel.id - Jumlah anak di Sulawesi Selatan (Sulsel) cukup besar. Mencapai 3 juta lebih, atau sekitar 34 persen dari total penduduk di Sulsel.
Karena itu, masa depan mereka harus dipersiapkan demi menghadapi bonus demografi pada tahun 2045 mendatang.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Lies F Nurdin mengungkapkan, jika dipersiapkan dengan baik, maka anak-anak kita saat ini akan menjadi agen perubahan.
Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima di dunia. Sebaliknya, jika tidak dipersiapkan dengan baik, banyak anak-anak yang terlibat narkoba, pernikahan dini, hingga pendidikannya terabaikan. Maka Indonesia akan menjadi negara yang rapuh.
Baca Juga:Baru Terbongkar, Aksi Bejat Pemuda Mempawah Cabuli Gadis Belia
"Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, supaya semua bisa lulus dengan nilai yang baik, dan mereka mendapat bimbingan yang tepat. Bukan hanya cerdas, tapi memiliki iman dan takwa, punya etika, sopan santun, dan saling menghargai," kata Lies, saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi Anak sebagai Agen Perubahan Generasi Berencana, yang dilaksanakan Pokja I TP PKK Sulsel, secara virtual, Senin, 22 Februari 2021.
Memiliki populasi anak yang cukup besar, lanjut Lies, anak-anak di Sulsel harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang secara wajar dan optimal.
Perkawinan anak harus dihindari, karena akan banyak masalah yang timbul dari terjadinya perkawinan anak. Salah satunya adalah stunting.
"Pihak sekolah punya peranan penting mensosialisasikan ini. Sampaikan ke anak-anak kita, kepada para orangtua, usia perempuan untuk menikah itu 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun. Sampaikan bahwa sekarang pemerintah sudah ketat soal ini," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lies juga mengungkapkan, anak-anak sangat resisten dengan tindakan pelecehan dan diskriminasi.
Baca Juga:Potensi Anak Yang Harus Diketahui dan Diperhatikan Orangtua
Kebanyakan, pelakunya justru orang terdekat anak. Karena itu, sejak dini anak-anak harus diajarkan mana saja bagian tubuhnya yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh. Keberanian mereka juga harus dibangkitkan untuk melakukan pelaporan jika terjadi hal-hal yang tidak seharusnya.
"Kita harus mendorong agar anak-anak menjadi warga negara yang aktif menjadi pelopor dan pelapor. Sehingga, mereka bisa menyampaikan pendapat dan pandangannya, ketika merasa haknya tidak terpenuhi, bahkan melaporkan ke instansi terkait. Karena itu, saya harapkan ada nomor telepon untuk pengaduan anak di semua kabupaten kota di Sulsel," tegas Lies.
Turut hadir memberikan materi pada sosialisasi tersebut, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat/Penyuluh Ahli Madya BNNP Sulsel Ishak Iskandar, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof Dr Muh Jufri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel Dr Fitriah Zainuddin, dan Fasilitator Forum Anak Sulsel Egidius Arya Parande. Hadir pula Wakil Ketua TP PKK Sulsel, Naomi Octarina Andi Sudirman.
Sosialisasi diikuti oleh 500 peserta melalui aplikasi zoom, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan pengurus OSIS SMA/SMK Sederajat, serta pengurus TP PKK dari 24 kabupaten/kota se Sulsel.
