Polemik Jual Beli Pulau Lantigiang, Beli Pulau dan Beli Hak Kelola Itu Beda

Beberapa waktu lalu ribu ada kabar Pulau Latigian di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, dijual belikan seharga Rp 900 juta.

Muhammad Taufiq
Minggu, 07 Februari 2021 | 14:02 WIB
Polemik Jual Beli Pulau Lantigiang, Beli Pulau dan Beli Hak Kelola Itu Beda
Foto Pulau Lantigiang dari udara di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/2). [Humas Pemprov Sulsel]

"Kita juga harus terbuka terhadap investor untuk pertumbuhan ekonomi tapi tidak bisa dijual, karena sudah diatur melalui regulasi kita," kata Ahmad Bahar yang juga merupakan Dosen Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar.

Berdasarkan studi dan riset yang telah dilakukan, Ahmad meyakini Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, berpeluang untuk dikembangkan dan tentu sangat menarik bagi para wisatawan.

Bahkan, Ahmad secara terang-terangan menyebut bahwa Indonesia bersama gugusan pulaunya jauh lebih indah dibanding destinasi Maldives atau Maladewa.

Hanya saja pengelolaan wisata bahari di Indonesia belum begitu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, kelemahan itu bertumpu pula pada pasar wisata yang tidak dikuasai dan belum ditemukan.

Baca Juga:Penampakan Pulau Lantigiang Selayar yang Dijual Rp 900 Juta

"Bicara wisata itu kuncinya di pasar dan kita tidak menguasai pasar, padahal sebetulnya kita punya peluang besar untuk berwisata," ujarnya.

Berbeda dengan warga asing, segala investasi berlandaskan pada survei terlebih dahulu, mengenal pasar, seperti apa seleranya dan berapa besar sasarannya. Lalu mencari lokasi sesuai seleranya.

Terkait Pulau Lantigiang, sangat dimungkinkan jika pihak pembeli lahan ingin melakukan penyewaan dan pemanfaatan. Sebab itu dinilai akan jadi pemantik bagi investor lain melirik kawasan pengembangan dan pemanfaatan pulau lainnya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jika ada investor sebaiknya tidak dihalangi, karena pemodal itu bisa membuat jaringan pasar wisata dari Bali, Lombok, Labuan Bajo, masuk ke Taka Bonerate kemudian ke Banda Neira dan Raja Ampat.

Namun, untuk menggaet investor, dibutuhkan peran pemerintah dalam mempermudah akses para wisatawan, seperti pembangunan bandara guna mengefisienkan waktu berkunjung para pelancong dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga:Ini Alasan Warga Gampang Memperjualbelikan Pulau-pulau di Selayar

Seperti pada Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate, pemerintah diharapkan segera menggenjot pembangunan infrastruktur guna mendorong pengembangan wisata bahari di wilayah Kepulauan Selayar.

REKOMENDASI

News

Terkini