Min Aung Hlaing mengambil alih militer pada 2011 saat Myanmar mulai melakukan transisi menuju demokrasi. Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa pada awal masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min Aung Hlaing telah mengubah dirinya dari tentara pendiam menjadi seorang politisi dan tokoh masyarakat.
Pengamat mencatat ia menggunakan platform Facebook untuk mempublikasikan kegiatan dan pertemuan dengan pejabat dan kunjungan ke biara. Akun resminya berhasil menarik ratusan ribu pengikut sebelum dicabut setelah serangan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya pada 2017.
Sejumlah diplomat dan pengamat mengatakan kepada Reuters, Min Aung Hlaing mempelajari transisi politik yang terjadi di negara lain. Dia sudah banyak melakukan hal-hal untuk menghindari kekacauan seperti yang terjadi di Libya dan negara-negara Timur Tengah lainnya setelah perubahan rezim pada 2011.
Panglima Tertinggi tidak pernah menunjukkan tanda apa pun bahwa dia siap untuk menyerahkan 25 persen kursi militer di parlemen atau mengizinkan perubahan apa pun pada klausul dalam konstitusi yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.
Baca Juga:Warga Muslim Rohingya Gembira Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer
Masa jabatan Min Aung Hlaing sebagai pucuk pimpinan militer diperpanjang selama lima tahun lagi pada Februari 2016. Ini adalah sebuah langkah yang mengejutkan para pengamat yang mengharapkan dia mundur pada tahun itu selama perombakan kepemimpinan militer reguler.
Sanksi
Tindakan represif militer pada 2017 di Myanmar memaksa lebih dari 730 ribu Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dieksekusi dengan "niat genosida.”
Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada 2019 dan beberapa kasus pengadilan di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional, sedang berlangsung.
Juga pada 2019, penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi keuangan pada perusahaan yang terkait dengan militer. (VOA)
Baca Juga:Santuy, Perempuan Ini Bisa-Bisanya Aerobik di Tengah Kudeta Myanmar
