Amerika Ancam Militer Myanmar Akan Menerima Dampak Kudeta, Isyarat Perang?

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi menang telak 83 persen dalam pemilihan 8 November. Tentara mengatakan dalam mengambil alih pada Senin dini hari bahwa pihaknya telah menanggapi apa yang disebut penipuan pemilu.

Joe Biden menandatangani surat perintah eksekutif setelah dilantik.[ANTARA/REUTERS/Tom Brenner]

Konsultasi intensif

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada pengarahan pers rutin bahwa Amerika Serikat telah melakukan percakapan intensif dengan sekutu tentang Myanmar.

Dia menolak mengatakan tindakan lain apa yang sedang dipertimbangkan selain sanksi.

Ditanya apakah maksud pernyataan Biden, bahwa Amerika Serikat sedang "mencatat" soal bagaimana tanggapan negara lain, adalah pesan untuk China, Psaki mengatakan kepada wartawan, "Ini adalah pesan untuk semua negara di kawasan itu."

Pejabat tinggi Demokrat di komite Hubungan Luar Negeri Senat, Robert Menendez, mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara lain "harus memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat, serta tindakan lain" terhadap tentara Myanmar dan kepemimpinan militer jika mereka tidak membebaskan para pemimpin terpilih dan melepaskan diri mereka dari pemerintahan.

Menendez juga menuduh bahwa tentara Myanmar bersalah atas "genosida" terhadap minoritas Muslim Rohingya -- sebuah keputusan yang belum ditetapkan oleh pemerintah AS-- dan atas kekerasan berkelanjutan terhadap minoritas lainnya.

Pemimpin Senat AS dari Partai Republik, Mitch McConnell, yang seperti anggota pemerintahan Biden yang memiliki hubungan dekat dengan Suu Kyi, menyebut penangkapan itu "mengerikan" dan menuntut tanggapan yang tegas.

"Pemerintahan Biden harus mengambil sikap yang kuat dan mitra kami serta semua negara demokrasi di seluruh dunia harus mengikutinya dalam mengutuk serangan otoriter terhadap demokrasi," katanya.

McConnell menambahkan bahwa Washington perlu membuat mereka yang berada di balik kudeta menanggung akibat dari tindakan tersebut.