SuaraSulsel.id - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar. Menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan mereka melepaskan kekuasaan.
Biden mengutuk militer yang mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dipimpin sipil. Serta mengutuk penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi sebagai serangan langsung terhadap peralihan negara menuju demokrasi dan kekuasaan berdasar hukum.
Krisis Myanmar merupakan ujian besar pertama atas janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu. Mengatasi tantangan internasional, terutama pada pengaruh China yang meningkat.
Bertolak belakang dengan pendekatan "America First" yang sering dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Donald Trump.
Baca Juga:Pagi-pagi Moeldoko Jadi Trending Topic Gara-gara Isu Kudeta Partai Demokrat
Kutukan itu juga mewakili keselarasan kebijakan yang jarang antara sesama politisi Demokrat dan politisi utama Republik. Ketika mereka bergabung dalam mengecam kudeta dan mendesak militer Myanmar menghadapi konsekuensi.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut. Membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas undang-undang dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," katanya.
Biden juga meminta militer di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.
Dia mengatakan Amerika Serikat "memperhatikan mereka yang berdiri bersama rakyat Burma di saat yang sulit ini."
Baca Juga:Soal Isu Kudeta Demokrat, Ferdinand: Pak Jokowi Tak Perlu Merespons
"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan pemerintahan berdasar hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.
