alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pengamat Intelijen : Sigit Jadi Kapolri Bukti Indonesia Bukan Negara Agama

Muhammad Yunus Rabu, 13 Januari 2021 | 18:44 WIB

Pengamat Intelijen : Sigit Jadi Kapolri Bukti Indonesia Bukan Negara Agama
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (kanan) saat konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (21/12/2020). [ANTARA/ Anita Permata Dewi]

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dianggap memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1

SuaraSulsel.id - Pengamat Intelijen dan Keamanan Nuning Kertopati melihat Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sangat memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1.

Sikap rendah hati dan pandai mendengar akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai orang nomor satu di Polri.

"Tapi masalahnya hanya ada pada masa pensiunnya yang masih panjang. Istilahnya, banyak yang lebih senior di atasnya. Tapi ini tak jadi soal bila pandai merangkul senior maupun juniornya," kata Nuning kepada SuaraSulsel.id, Rabu (13/1/2021).

Mantan anggota DPR RI ini menyebut terpilihnya Komjen Sigit, yang beragama Nasrani juga akan bagus di mata dunia. Ini membuktikan bahwa Indonesia bukan negara agama.

Baca Juga: Puskesmas di Makassar Hanya Mampu Suntik 15 Orang Per Hari, Ini Alasannya

"Indonesia dengan kebhinekaan tunggal ika serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas. Jadi ini sejarah, dan kita mengapresiasi sekali," tambahnya.

Kata Nuning, seorang calon Kapolri tentu saja harus profesional, mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan. Memahami hukum serta regulasi. Dari rekam jejaknya Komjen Sigit disebut memenuhi syarat ini.

"Karena kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, ia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," bebernya.

Calon Kapolri juga harus sosok yang cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok baik kanan maupun kiri yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.

"Dan yang utama, memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efeknya hingga luar negeri. Dia juga harus memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, dan kriminalitas," jelas Nuning.

Baca Juga: BPKP Jadwalkan Gelar Perkara Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar Besok

Selain itu, seiring dengan perkembangan internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat keamanan siber (cyber security).

Saat ini, peretasan ke infrastruktur sangat kritis. Pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya juga sudah berlangsung di berbagai belahan dunia.

"Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber. Kapolri kita juga harus mampu memikirkan soal ini," tegasnya.

Komjen Sigit diketahui mantan ajudan Presiden RI, Joko Widodo. Saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Presiden RI sudah memilih nama Sigit menggantikan Idham Azis yang memasuki masa pensiun pada 1 Februari mendatang.

Sebelumnya, selain Sigit, lima nama petinggi Polri lainnya diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden pada Kamis, 7 Januari lalu.

Mereka adalah Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Komisaris Jenderal Boy Rafly Amar, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, dan Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait