facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Nurdin Abdullah Tidak Mau Bayar Kontraktor Karena Kualitas Pekerjaan Buruk

Muhammad Yunus Senin, 11 Januari 2021 | 18:14 WIB

Nurdin Abdullah Tidak Mau Bayar Kontraktor Karena Kualitas Pekerjaan Buruk
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meninjau kanal selatan CPI Makassar, Senin 11 Januari 2021 / [Foto Humas Pemprov Sulsel]

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku enggan membayar kontraktor yang telah mengerjakan proyek Pemprov Sulsel

SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengaku enggan membayar kontraktor yang telah mengerjakan proyek Pemprov Sulsel. Nurdin mempertanyakan kembali kualitas hasil kerja dari kontraktor.

Hal tersebut diungkapkan Nurdin saat ditanya soal banyaknya proyek yang belum dibayar hingga akhir tahun anggaran 2020 berakhir. Nurdin menampik berutang ke kontraktor.

"Ga benar itu (utang), uang kita banyak cuman rekanan itu maunya dibayar, tapi kualitas kerjanya gimana. Bagus gak?," kata Nurdin, Senin (11/1/2021).

Ia mengaku enggan membayar kontraktor karena kualitas kerjanya. Namun, ia tak menjelaskan secara detail, pekerjaan proyek mana yang kualitasnya disebut kurang bagus.

Baca Juga: Sejumlah Daerah di Sulsel Belum Miliki Cool Box Tempat Penyimpanan Vaksin

"Makanya, saya minta, sebelum dibayar semua cek kualitas kerjanya bagus gak?, kalau gak bagus, ngapain dibayar. Yang penting itu aja inti persoalannya. Kalau yang lain malah kita buru suruh bayar," bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin justru tak menampik adanya tunggakan tersebut. Ia bilang memang ada tunggakan ke rekanan karena masalah keuangan daerah.

Ia mengaku Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu tak mencapai target. Masalah diperparah dengan pendapatan menurun akibat transfer pusat yang rendah. Seperti pajak rokok hanya tercapai 74,51 persen.

Begitu pun dengan dana bagi hasil untuk tahun ini juga turun. Dari target Rp 898 miliar, hanya tercapai Rp 669 miliar.

"Makanya pembayaran terhambat, karena capaian PAD ini. Harusnya kita dapat Rp352 miliar, tapi mines 79 miliar. Memang dari pusat sedang defisit, yang berpengaruh ke daerah," kata Salehuddin.

Baca Juga: Gubernur Nurdin Abdullah Telah Daftar Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Ia merinci total pendapatan pada 2020 lalu hanya sebesar Rp 3,8 triliun, dari total target Rp 4,1 triliun. Minus Rp 238 miliar lebih. Sementara tunggakan untuk pembayaran rekanan, cukup banyak di akhir tahun.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait