SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah masih menimbang-nimbang opsi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masalah perekonomian jadi alasannya.
Nurdin mengatakan, kendati kasus naik terus, PSBB tidak boleh asal dilakukan. Perlu kajian matang.
"Dampak PSBB ini resikonya besar pada perekonomian. Makanya harus dipertimbangkan matang-matang," kata Nurdin, Senin (11/1/2021).
Ia mengaku PSBB juga harus melalui persetujuan pusat. Sejauh ini, pemerintah pusat baru memberlakukan PSBB di pulau Jawa dan Bali saja.
Baca Juga:Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Kunjungi Keluarga Korban Sriwijaya Air
Sulsel juga menunggu petunjuk, jika diperintahkan maka PSBB tentu berlaku. Jika tidak, opsi PSBB bukan pilihan.
"Jadi belum. Kita tunggu perintah pusat, kan jakarta yang identifikasi semua perkembangan kasus. Yang baru keluar itu Jawa-Bali, Sulsel belum. Kalau pusat mengatakan PSBB kita lakukan," sebutnya.
Angka kasus di Sulsel memang terus naik sejak bulan Desember. Pada data Satgas Covid-19, kasus terkonfirmasi di Sulsel saat ini mencapai 36.513. Ada kenaikan 585 kasus pada Minggu (10/1/2021).
Tim Satgas sebelumnya minta pemerintah setempat melakukan kembali isolasi wilayah seperti di awal kasus. Hal tersebut diungkap Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan, Prof Ridwan Amiruddin.
"Secara epidemiologi, isolasi wilayah untuk sulsel sebaiknya menjadi pertimbangan melihat kasus terus naik," kata Ridwan.
Baca Juga:Berburu Kuliner Pagi di Sulsel, Jangan Lupa Makan Kue Taripang Sambil Ngopi
Ia mengatakan rate kematian di Sulsel masih pada angka 1,8 persen. Hal tersebut jadi pertimbangan Sulsel untuk sementara tak perlu melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
- 1
- 2
