SuaraSulsel.id - Sebanyak 15 dari total 19 pengurus National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak Surat Keputusan (SK) Kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel periode 2020-2025 yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat NPCI.
15 pengurus NPCI kabupaten/kota di Sulsel tersebut yakni Maros, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidrap, Parepare, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Palopo, dan Luwu Utara.
Ketua NPCI Kabupaten Enrekang Dulman mengatakan, penolakan ini dilakukan karena SK Kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel yang diterbitkan Pengurus Pusat NPCI tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) ke-IV. Yang telah dilakukan NPCI Sulsel pada 27-28 Desember 2019 lalu di Makassar.
"Ketua NPCI Provinsi Sulsel yang di-SK-kan pengurus pusat bukan orang yang terpilih pada Musprov ke-IV NPCI Sulsel. Yang terpilih berdasarkan Musprov itu Pak Sony Sandra. Tapi yang di-SK-kan itu Kandacong yang merupakan Wakil Ketua NPCI Sulsel periode sebelumnya, sekaligus sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua NPCI Kota Makassar," kata Dulman dalam sebuah konferensi pers pernyataan sikap 15 pengurus kabupaten/kota NPCI di Sulsel, yang digelar di Makassar, Kamis (8/10/2020).
Baca Juga:Organisasi Profesi Dokter Ramai-ramai Surati Menkes Terawan, Ada Apa?
Dulman mengatakan, sejumlah pengurus NPCI kabupaen/kota di Sulsel mengaku heran dan tidak bisa menerima keputusan pengurus Pusat NPCI tersebut.
Pasalnya, Musorprov ke-IV NPCI Sulsel yang digelar pada 27-28 Desember 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan AD/ART NPCI, dengan hasil keputusan kembali memberikan amanah kepada Sony Sandra untuk memimpin NPC Sulsel periode 2020-2025.
Terlebih, Musorprov ke-IV tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulsel yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulsel, dan juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Provinsi Ad'dien, dan Mukhlis sebagai penasehat organisasi yang sekaligus Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Dispora Provinsi Sulsel serta seluruh pengurus NPCI kabupaten/kota yang ada di Sulsel.
"Kami menilai bahwa sikap PP NPCI merupakan bentuk penghinaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah membuka secara resmi Musorprov ke-IV NPCI Sulsel tersebut. Apalagi, pada saat itu juga hadir dua orang perwakilan PP NPCI yang ikut menyaksikan langsung jalannya Musorprov," ujarnya.
"Bagi orang Sulsel, hal ini sangat menyinggung perasaan kami. Baik secara pribadi maupun kelompok yang bisa menimbukan konflik maupun perpecahan," sambungnya.
Baca Juga:Buat Kamu Mahasiswa Baru, Nih 6 Tips Anti Mati Gaya Jalani Kuliah Perdana
Terbitnya SK Ketua Umum PP NPCI yang tidak sesuai dengan hasil Musorprov ke-IV NPCI Sulsel ini, lanjut Dulman, membuat pengurus NPCI yang ada di Sulsel terbelah, saling curiga.
"Ini memunculkan adanya istilah dukung mendukung, musuh, lawan, kawan. Apakah ketua Umum PP NPCI sampai hati jika kami harus melalui masalah seperti itu?. Bijaksanalah dalam bertindak. Kami mendesak Ketua Umum PP NPCI untuk membatalkan SK yang telah diterbikan dan memicu terjadinya polemik tersebut," ucapnya.
Ketua terpilih NPCI Provinsi Sulsel hasil Musprov ke-IV, Sony Sandra mengatakan, apabila PP NPCI tidak mengindahkan atau tidak merespon dengan baik pernyataan sikap yang berisi penolakan SK kepengurusan NPCI Provinsi Sulsel periode 2020-2025 ini, maka pihaknya juga telah menyiapkan langkah lanjutan.
"Apabila ini tidak direspon oleh PP NPCI sesuai harapan kami sebagaimana hasil Musprov ke-IV NPCI Sulsel, kami akan lakukan advokasi baik secara hukum maupun nonhukum," kata Sony.
Menurut Sony, NPCI Sulsel harusnya tetap eksis dan bisa terus melakukan pembinaan serta persiapan Peparnas XVI Papua. Namun, adanya permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian di internal NPCI Sulsel.
"Dampaknya, pembinaan dan persiapan Sulsel untuk Peparnas di Papua terganggu. Beberapa kegiatan dan event tahunan NPCI Sulsel juga ikut terganggu. Kami juga sudah audiensi dengan Kadispora Sulsel, dan beliau siap mendukung hasil Musprov ke-IV NPCI Sulsel," pungkasnya.
