- Presiden Prabowo Subianto mengkritik belanja daerah tidak produktif, mencontohkan mobil dinas Rp8 miliar.
- Anggaran daerah cenderung tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti jembatan desa.
- Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan tanggung jawab kepala daerah dalam penggunaan dana publik.
SuaraSulsel.id - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang belum sepenuhnya produktif.
Seraya menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi, okelah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3).
Baca Juga:Gubernur Sultra Larang Keras ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Siap-siap Kena Sanksi Tegas
Presiden mengatakan pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
"Banyak pejabat itu, menurut saya, ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” kata Prabowo.
Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," kata Presiden.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca Juga:ASN Kemenag Dilarang Keras Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?" ujar Presiden.
Prabowo mengingatkan tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
"Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," kata Prabowo.
