alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tutup Jalan

Muhammad Yunus Selasa, 06 Oktober 2020 | 15:59 WIB

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Tutup Jalan
Aliansi Gerakan Rakyat Makassar melakukan aksi unjuk rasa. Membakar ban bekas di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Selasa (06/10/2020) / Foto Suara.com : Muhammad Aidil

Mahasiswa membakar ban bekas di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar

SuaraSulsel.id - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar melakukan aksi unjuk rasa. Membakar ban bekas di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Mahasiswa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan DPR. Karena dianggap akan membawa dampak buruk bagi kaum buruh dan tani.

Pantauan SuaraSulsel.id, mahasiswa mengenakan almamater hijau membakar ban bekas dan memblokir jalan dengan cara menahan mobil truk.

Kendaraan menuju Kabupaten Gowa dan sebaliknya dari Gowa menuju Makassar tidak bisa melintas,

Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Keliling Kota Surabaya

Selain orasi, mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan 'Cabut Omnibus Law' dan spanduk bertulisan 'Ikan Hiu Makan Tomat DPR Goblok'.

Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Ahmad Aidil Fahri mengatakan, aksi bakar-bakar ban tersebut merupakan bentuk kekecewaan demonstran terhadap pemerintah dan DPR RI yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Salah satu bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah. Kecewa jadi bakar ban," kata Ahmad kepada SuaraSulsel.id di lokasi aksi, Selasa (6/10/2020).

Ahmad menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mahasiswa berencana akan tetap turun melakukan demo mulai hari ini hingga 8 Oktober 2020.

"Intinya untuk hari ini sampai malam, dan beberapa hari kedepan. Puncaknya tanggal 8 Oktober 2020," kata dia.

Baca Juga: K-Popers hingga Akun Open BO Bersatu Tolak UU Cipta Kerja

"Tuntutannya itu penolakan terhadap Omnibus Law. Salah satunya itu tentang masalah yang berdampak besar kepada masyarakat menengah ke bawah. Terutama masyarakat buruh dan tani," kata Ahmad.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait