SuaraSulsel.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisyaratkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total di Jakarta yang akan dimulai, Senin (14/9/2020), bisa saja diperpanjang.
Opsi perpanjangan PSBB total Jakarta akan diambil Anies bilamana nantinya belum ada perbaikan terkait kondisi penyebaran Corona di Ibu Kota.
Kebijakan PSBB total di Jakarta sendiri akan berlaku mulai Senin depan hingga dua pekan ke depan.
"Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Baca Juga:Anies: 17 Persen Kematian karena Corona di DKI Terjadi Pada September
Anies mengatakan kondisi penyebaran Corona di Ibu Kota sudah sangat mengkhawatirkan.
Pasalnya angka kematian meningkat, rumah sakit Penuh, dan masalah lainnya.
Karena itu, ia meminta agar selama PSBB total berlangsung, masyarakat tetap berada di rumah.
Segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah hanya diizinkan jika memang mendesak saja.
"Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan," ujar Anies.
Baca Juga:PSBB Total Diprotes, Anies Bakal Bahas Soal Perkantoran dengan Airlangga
Tak Pernah Cabut PSBB Jakarta
Anies menuturkan, selama ini Pemprov DKI Jakarta juga belum pernah mencabut PSBB sejak 10 April lalu.
Pihaknya hanya melakukan penyesuaian dengan melakukan pelonggaran dan pengetatan terhadap aktivitas warga.
"Insya Allah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut, Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai dengan sekarang. Jadi ini bukan kita memulai sesuatu yang baru," pungkas Anies.
Dikritik Menteri
Kebijakan PSBB total yang diberlakukan Anies Baswedan sendiri mendapat kritik dari tiga menteri.
Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Ketiganya menganggap kebijakan Anies akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian nasional.
Namun ada juga anggapan rencana Anies ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mengutamakan kesehatan.
