40 Pekerja di Pabrik Nikel Sulawesi Tengah Kena PHK

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memfasilitasi mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, pemerintah akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Anwar saat menemui Serikat Pekerja Tadulako di Palu, Senin (9/11).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri, terutama untuk memastikan seluruh tahapan telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan ketenagakerjaan.

Menurut dia, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan adil.

Ia juga menegaskan, keputusan PHK harus didasarkan pada fakta dan aturan yang jelas, bukan karena persoalan pribadi maupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi agar dapat diverifikasi oleh pemerintah.

Pemprov Sulteng selanjutnya akan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk mengikuti mediasi lanjutan pada 11 November 2026.

Anwar berharap seluruh pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan PHK tersebut bisa menemukan solusi.

Baca Juga: Nasib 7 Masyarakat Adat Sulawesi Tengah di Ujung Verifikasi

Pemprov Sulteng juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai lokasi mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.

“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya.