Muhammad Yunus
Senin, 09 November 2026 | 19:11 WIB
Sejumlah foto tokoh calon pahlawan nasional, termasuk Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah, terlihat dipajang di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). [SUara.com/Novian]
Baca 10 detik
  • Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres Nomor 78 Tahun 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Pahlawan Nasional pada 17 September 2018.
  • Pemerintah memberikan tunjangan berkelanjutan senilai Rp50 juta per tahun dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui transfer bank.
  • Dana tunjangan tersebut disalurkan kepada istri atau suami yang sah, anak kandung, maupun anak angkat yang memenuhi persyaratan administratif.

SuaraSulsel.id - Negara memberikan penghargaan kepada keluarga Pahlawan Nasional melalui pemberian tunjangan berkelanjutan sebesar Rp50 juta per tahun.

Hak tersebut tidak hanya diberikan kepada istri atau suami yang sah, tetapi juga dapat diteruskan kepada anak kandung maupun anak angkat yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional.

Dalam peraturan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 17 September 2018 tersebut, pemerintah menegaskan bahwa tunjangan berkelanjutan merupakan bentuk penghargaan negara sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan para pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga Pahlawan Nasional.

Empat Bentuk Hak Keluarga Pahlawan Nasional

Berdasarkan Pasal 9 Perpres 78 Tahun 2018, keluarga Pahlawan Nasional berhak memperoleh tunjangan dalam empat bentuk, yakni:

1. Tunjangan kesehatan, untuk membantu biaya akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, biaya perawatan, serta tambahan pembelian obat.

2. Tunjangan hidup, meliputi kebutuhan sandang, pangan, tambahan asupan makanan bergizi, serta rekreasi atau hiburan.

3. Tunjangan perumahan, untuk membantu pemeliharaan atau sewa rumah, pembayaran tarif listrik, serta biaya air bersih.

Baca Juga: 20 Tahun Menunggu, Sulawesi Selatan Akhirnya Punya Pahlawan Nasional Baru: Jenderal M Jusuf

4. Tunjangan pendidikan, berupa beasiswa untuk membantu pembiayaan pendidikan.

Pemberian tunjangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan sekaligus setiap satu tahun sekali.

Siapa yang Berhak Menerima?

Pasal 7 Perpres 78 Tahun 2018 mengatur bahwa penerima tunjangan berkelanjutan bagi Keluarga Pahlawan Nasional adalah janda atau duda dari Pahlawan Nasional.

Apabila janda atau duda tersebut meninggal dunia, hak menerima tunjangan dapat dialihkan kepada anak kandung atau anak angkat yang sah.

Ketentuan serupa berlaku apabila janda atau duda Pahlawan Nasional berada dalam pengampuan.

Load More