- Pemprov Sulawesi Selatan melaksanakan proyek infrastruktur jalan sepanjang 1.400 kilometer di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027.
- Proyek senilai Rp2,5 triliun ini menggunakan skema multitahun untuk menjamin kepastian pendanaan serta menjaga kualitas hasil konstruksi.
- Pembangunan jalan strategis ini bertujuan memangkas biaya logistik serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.
SuaraSulsel.id - Program Pembangunan Berkelanjutan jalan atau Multi Years Project (MYP) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai akan memberikan dampak besar.
Terhadap pembangunan infrastruktur daerah karena mampu menyelesaikan proyek berskala masif secara lebih terencana, berkualitas, dan berkelanjutan.
Program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi ini menargetkan penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan. Pada hampir 100 ruas jalan provinsi di 24 kabupaten/kota.
Selama periode 2025–2027 melalui pendanaan APBD senilai Rp2,5 triliun.
Seluruh enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi.
Pekerjaan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis.
Skala pembangunan tersebut setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Gorontalo, sehingga menjadi salah satu proyek jalan terbesar yang pernah dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepastian Pendanaan Menjaga Kualitas Infrastruktur
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai penggunaan skema Program Pembangunan Berkelanjutan atau pembangunan multitahun merupakan pilihan yang tepat untuk proyek infrastruktur berskala besar.
Baca Juga: Andi Sudirman Terima Penghargaan Dekranas, Mendagri Puji Sulsel Sebagai Tuan Rumah
Menurutnya, skema tersebut memberikan kepastian pendanaan sekaligus waktu pelaksanaan sehingga kontraktor dapat bekerja sesuai standar teknis tanpa harus terburu-buru mengejar batas akhir tahun anggaran.
"Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani," kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan pembagian pekerjaan ke dalam enam paket memungkinkan pembangunan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah dengan pengawasan mutu yang tetap optimal.
"Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran," ujarnya, Rabu 15 Juli 2026.
Membuka Akses Ekonomi Hingga Daerah Terpencil
Prof. Wahyu mengatakan manfaat terbesar pembangunan jalan bukan hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka akses ekonomi yang selama ini terhambat akibat kondisi jalan yang belum memadai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Bawa Bubur Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bangun Usaha Bersama Dukungan BRI
-
Antrean BBM Makin Panjang, Wali Kota Makassar Datangi Pertamina: Tolong Cari Jalan Keluar!
-
Antrean Panjang BBM di Bone Picu Keributan: Adu Jotos, Ada yang Bawa Badik
-
Antre 7 Jam Demi Pertalite, Ojol di Makassar: Kami Butuh, Bukan Panic Buying
-
Kurangi Dampak Mobilitas, Gubernur Sulsel Berlakukan Sekolah Daring