Jaringan Penyelundup BBM Subsidi Terbongkar, 120 Ribu Liter Biosolar Disita di Tengah Laut

SuaraSulsel.id - Jaringan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang beroperasi lintas pulau terbongkar.

Polisi menemukan sedikitnya 120 ribu liter biosolar subsidi asal Sulawesi Selatan yang diselundupkan ke Kalimantan Tengah menggunakan kapal tanker dengan dokumen yang diduga dipalsukan.

Hal diungkap dalam konferensi pers yang dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi di kawasan Pelabuhan Makassar, Selasa 2 Juni 2026.

Kasus ini tidak hanya melibatkan sopir truk tangki dan pelangsir. Penyidik menemukan adanya rantai distribusi yang melibatkan kapal tanker, kapal pengangkut minyak (SPOB), pengelola gudang, hingga pihak yang diduga berperan memalsukan dokumen pengangkutan BBM.

Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara empat orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Jaringan tersebut diduga memasok kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan. Namun, penyidik masih terus mendalami tujuan akhir distribusi BBM subsidi tersebut.

"Untuk penggunaan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan Bareskrim dan Polda Kalimantan Tengah. Arahnya apakah digunakan untuk aktivitas tertentu masih dalam proses pendalaman," kata Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro di Pelabuhan Makassar, Selasa, 2 Juni 2026.

Pengungkapan kasus bermula dari operasi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Sulsel pada 26 Februari 2026.

Saat itu, polisi mengamankan tujuh unit truk tangki yang dicurigai terlibat dalam distribusi BBM subsidi secara ilegal.

Baca Juga: Hadiri Sannipata Waisak 2026, Andi Sudirman Apresiasi Kontribusi Permabudhi ke Pembangunan Daerah

Dari temuan tersebut, penyidik melakukan pengembangan hingga menemukan keterkaitan dengan sebuah kapal tanker di Selat Makassar yang berlayar dari Sulawesi Selatan menuju Kalimantan Tengah.

Awalnya, tidak ada yang tampak mencurigakan dari dokumen pengangkutan yang diperoleh polisi.

Invoice yang ditemukan hanya mencantumkan muatan sebanyak 30 kiloliter atau 30 ribu liter BBM.

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, polisi menemukan bahwa kapal tersebut diduga mengangkut BBM dalam jumlah jauh lebih besar daripada yang tercantum dalam dokumen.

"Invoice pertama yang kami dapatkan hanya 30 kiloliter. Tetapi fakta yang ditemukan saat BBM diturunkan di wilayah Kalimantan Tengah mencapai sekitar 700 kiloliter," ungkap Djuhandani.

Temuan itu menjadi titik awal terbongkarnya dugaan praktik manipulasi dokumen untuk menyamarkan distribusi BBM subsidi dalam jumlah besar.

Penyelidikan kemudian mengarah pada sejumlah lokasi di Sulawesi Selatan yang diduga menjadi titik pengumpulan dan distribusi BBM sebelum dikirim ke Kalimantan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita dua kapal SPOB, satu kapal tanker MT Bakti I beserta dokumennya, tujuh unit truk tangki, dua unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, serta 120 kiloliter biosolar subsidi.

Proses membawa kapal tanker dari Kalimantan Tengah menuju Sulawesi Selatan untuk kepentingan penyidikan juga tidak mudah.

Menurut Djuhandani, kapal dalam kondisi rusak saat diamankan sehingga membutuhkan waktu sekitar delapan hari untuk perjalanan kembali ke Sulawesi Selatan.

Bahkan proses mengangkat jangkar kapal saja memerlukan waktu hingga tiga hari.

"Penyelidikan kasus ini cukup menguras tenaga dan pikiran. Perjalanan kapal menuju Sulawesi Selatan juga membutuhkan waktu cukup lama karena kondisi kapal saat diamankan mengalami kerusakan," ujarnya.

Dalam perkara ini, polisi menetapkan tujuh tersangka berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Masing-masing memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut.

Ada yang bertugas memalsukan dokumen pengiriman, ada yang menjadi pelaksana di lapangan, bertindak sebagai perantara, pelangsir, hingga mencari lokasi penyimpanan BBM.

Selain tujuh tersangka, empat orang lainnya yakni AD, FA, RN, dan MB masih diburu dan telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Kapolda memastikan hingga saat ini penyidik belum menemukan keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara tersebut.

Namun, ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila nantinya ditemukan anggota kepolisian yang terlibat.

"Kalau ditemukan anggota yang terlibat, tentu akan kami tindak. Tidak ada toleransi," tegasnya.

Selain mengungkap jaringan penyelundupan lintas pulau ini, Polda Sulsel juga memaparkan hasil penindakan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sepanjang Maret hingga Mei 2026.

Dalam periode tersebut, polisi menangani 37 laporan polisi dengan total 45 tersangka.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas satu kapal tanker, dua kapal SPOB, 18 mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, enam dump truck, 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG subsidi ukuran tiga kilogram.

Sementara total BBM subsidi yang berhasil disita mencapai 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite.

Djuhandani menegaskan pengungkapan ini merupakan bukti bahwa polisi terus bekerja menindak praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini merugikan masyarakat.

"Mungkin kami terlihat diam, tetapi kami tetap bekerja dan konsisten melakukan penindakan. Ini bentuk komitmen kami untuk melindungi hak masyarakat dan memastikan subsidi negara tidak disalahgunakan," tegasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing