- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memutuskan meniadakan pengadaan kendaraan dinas baru untuk seluruh pejabat Pemkot Makassar sepanjang tahun 2026.
- Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran daerah agar dana tersebut dapat dialokasikan pada program prioritas kebutuhan masyarakat.
- Dana penghematan kendaraan dialihkan pemerintah kota untuk membiayai sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, serta pemberdayaan ekonomi warga Makassar.
Selain lebih efisien, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai lebih hemat karena tidak memerlukan bahan bakar minyak.
Munafri mengaku penggunaan mobil listrik tersebut sejauh ini tidak menemui kendala berarti. Dukungan fasilitas bengkel dan dealer di Makassar membuat operasional kendaraan tetap aman.
“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.
Ia bahkan menggambarkan kenyamanan berkendara dengan mobil listrik saat digunakan di dalam kota.
“Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” katanya.
Di akhir keterangannya, Munafri kembali menegaskan bahwa sepanjang tahun 2026 tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun kepala dinas di lingkungan Pemkot Makassar.
“Tahun ini saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota serta kepala dinas,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Puluhan Ribu Kasus, Begini Cara Melindungi Diri dari Virus Campak yang Mudah Menular
-
Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Kendaraan Dinas Baru
-
Skripsi Ternyata Bisa Dipatenkan! Ini Langkah Mudah Alumni Universitas Tomakaka Lindungi Karya
-
Debat Publik Soroti Danantara, Antara Janji Kemakmuran dan Kekhawatiran Mega Korupsi
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar