Mahasiswa Sebut Rezim Prabowo-Gibran sebagai Bencana Nasional

SuaraSulsel.id - Sejumlah organisasi mahasiswa menggelar demonstrasi di beberapa titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dalam aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Aksi berlangsung di sejumlah lokasi, di antaranya Pintu 1 Universitas Hasanuddin (Unhas), kawasan flyover, Jalan AP Pettarani, dan Jalan Alauddin.

Massa membakar ban bekas di tengah jalan serta melakukan pemblokiran sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Demonstrasi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain persoalan karhutla, massa menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan subsidi energi serta mendesak pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Koordinator lapangan aksi, Hidayat menilai alokasi anggaran negara belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan.

Ia mengkritik prioritas anggaran untuk program MBG di tengah kondisi fasilitas pendidikan yang menurutnya masih membutuhkan banyak pembenahan.

"Kebijakan Prabowo-Gibran hanya memprioritaskan kepentingan sekelompok elit. Program seperti MBG sangat tidak relevan dengan kondisi pendidikan kita yang tidak baik-baik saja. Padahal masih banyak anak-anak di negeri ini membutuhkan pendidikan yang layak, bukan MBG," serunya.

Baca Juga: Kebakaran di Makassar Menggila Sepanjang 2026, Pasukan dan Armada Kurang

Kata Hidayat, peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan masyarakat sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat.

Ia menilai anggaran negara semestinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk memastikan anak-anak memperoleh akses pendidikan yang layak.

Karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kembali prioritas belanja negara dan mempertimbangkan pengalihan anggaran dari program MBG maupun KDMP.

Selain anggaran, karhutla menjadi salah satu isu utama yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.

Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional karena menilai dampak kebakaran hutan dan lahan telah meluas hingga melampaui batas wilayah Indonesia.

"Tentunya yang kami minta adalah penetapan bencana nasional terhadap karhutla yang ada di Indonesia, karena sudah merembes kepada wilayah internasional," tutur Hidayat.