Pajak Kendaraan Nunggak? Siap-Siap Didatangi Petugas, ASN Bisa Cicil di Sulselbar

SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mencari cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu langkah yang kini digencarkan adalah menagih langsung pajak kendaraan bermotor hingga ke rumah wajib pajak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang PAD Bapenda Sulsel, Muhammad Irvandi Thamrin mengatakan berbagai strategi tengah dijalankan pihaknya secara masif. Mulai dari razia di jalan hingga pendekatan langsung ke masyarakat.

"Sekarang penertiban pajak sudah dilakukan lebih masif. UPT di kabupaten/kota rutin melakukan sweeping di jalan untuk menjaring kendaraan yang menunggak," ujarnya, Rabu, 15 April 2026.

Selain itu, Bapenda juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SP3D) kepada wajib pajak.

Surat tersebut menjadi pengingat sekaligus tagihan resmi bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya.

"Kami kerjasama dengan Bapenda di Kabupaten Kota untuk proses pengantaran SP3D, yaitu semacam surat tagihan ke masing-masing wajib pajak," jelasnya.

Strategi lain yang kini mulai dioptimalkan adalah pendataan khusus terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Para ASN tersebut nantinya diarahkan untuk mengikuti program Sipijar (Simpanan dan Pinjaman Pajak Daerah) yang difasilitasi oleh Bank Sulselbar.

Baca Juga: Banyak Hadiah Mobil dan Motor! Cara Pemprov Sulsel Rayu Warga agar Taat Bayar Pajak

"Program ini sebenarnya sudah lama ada, tapi kurang tersosialisasi. Sekarang kami dorong kembali agar ASN bisa memanfaatkannya untuk melunasi pajak," kata Irvandi.

Realisasi PAD Masih Rendah, Namun Tumbuh Positif

Di tengah berbagai upaya tersebut, realisasi PAD Sulsel hingga triwulan I 2026 masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target tahunan.

Dari target PAD sebesar Rp6,6 triliun, realisasi yang tercapai baru sekitar Rp824 miliar atau 14,35 persen.

Khusus pajak daerah, target yang ditetapkan sebesar Rp5,2 triliun, dengan realisasi hingga Maret mencapai Rp746 miliar.

Untuk pajak kendaraan bermotor, realisasinya tercatat sebesar Rp234 miliar atau sekitar 13,11 persen dari target.

Sementara bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp164 miliar atau 17,52 persen.

Kemudian, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terealisasi Rp249 miliar atau 18,20 persen, pajak air permukaan Rp89 miliar atau 33,50 persen, serta pajak alat berat yang baru mencapai Rp357 juta atau sekitar 7,49 persen.

Sementara itu, retribusi daerah tercatat sebesar Rp62 miliar atau 12,56 persen, dan lain-lain PAD yang sah masih relatif kecil, yakni sekitar Rp15 miliar atau 2,07 persen.

"Memang secara persentase masih rendah, tapi jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasinya tumbuh positif," ujar Irvandi.

Ia menyebutkan, khusus pajak daerah, terjadi peningkatan sekitar Rp61 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2025, atau tumbuh sebesar 9,04 persen. Sementara total PAD juga meningkat Rp27 miliar atau sekitar 3,57 persen.

Tunggakan Pajak Capai Rp1,7 Triliun, Pengawasan Diperketat

Potensi penerimaan pajak daerah yang belum tergarap masih sangat besar.

Data menunjukkan sekitar 1,9 juta kendaraan di Sulsel masih menunggak pajak, dengan nilai mencapai Rp1,7 triliun.

Untuk mengejar potensi tersebut, Pemprov Sulsel juga mengandalkan program insentif seperti “Gebyar Pajak” yang digagas Gubernur.

Program ini memberikan berbagai hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu, khususnya pada periode Januari hingga Maret 2026.

"Program ini sudah berjalan dan cukup membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membayar pajak," kata Irvandi.

Namun, tantangan juga muncul pada sektor pajak alat berat yang dinilai memiliki potensi besar, tetapi realisasinya masih rendah.

Menurut Irvandi, penerimaan dari sektor ini biasanya meningkat pada akhir tahun.

"Potensi terbesar ada di perusahaan besar seperti PT Vale. Tahun lalu kontribusinya lebih dari Rp3 miliar," ujarnya.

Meski demikian, proses pendataan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa perusahaan disebut masih membatasi akses petugas untuk melakukan pendataan.

"Memang ada kendala. Beberapa perusahaan sulit diakses, bahkan untuk masuk saja tidak diperbolehkan," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bapenda Sulsel akan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam proses pendataan dan penagihan pajak.

"Ke depan kami akan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung penagihan, termasuk pajak alat berat, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan," jelasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Sulsel berharap dapat mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa harus menambah beban masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing