WFH Pemkot Makassar: Lurah, Camat, Kepala Dinas Tetap Masuk Kantor

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan menggodok penerapan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA).

Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Rencana tersebut kini memasuki tahap penyusunan dan akan segera dituangkan dalam surat edaran resmi.

Namun, tak semua ASN bisa bekerja secara fleksibel. Pejabat eselon II dan III seperti kepala dinas, camat dan lurah tetap harus siaga di kantor.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Pemkot Makassar, Fadly mengungkapkan konsep kerja fleksibel tidak hanya terbatas pada WFH, tetapi juga mencakup WFA yang direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan.

"Jadi tidak hanya WFH. Kita juga tambahkan Work From Anywhere, itu rencananya hari Rabu," ujar Fadly, Kamis, 2 April 2026.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah adaptif pemerintah daerah dalam mengikuti arah kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan efisiensi operasional di lingkungan pemerintahan.

Salah satu fokus utama adalah penghematan penggunaan energi di kantor.

Dengan sebagian ASN bekerja dari rumah atau lokasi lain, konsumsi listrik di kantor diharapkan dapat ditekan.

Baca Juga: ASN Sulsel WFH 2 Hari: Dilarang Keras Nongkrong di Kafe dan Wajib Kirim Lokasi

Selain itu, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mobilitas harian pegawai juga diproyeksikan berkurang.

"Orientasinya tetap efisiensi. Penggunaan listrik kita atur supaya lebih hemat, begitu juga BBM," jelasnya.

Pemkot Makassar menargetkan kebijakan ini mulai berjalan pekan depan. Surat edaran yang tengah disiapkan akan menjadi pedoman teknis bagi seluruh ASN dalam menjalankan pola kerja baru tersebut.

Sementara, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat eselon II dan III, seperti camat, lurah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tetap diwajibkan masuk kantor.

"Mereka tetap siaga di kantor," tegas Munafri.