- Sekda Sulsel, Jufri Rahman, mengisi materi PKN Tingkat II di Makassar pada 30 Maret 2026.
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini diikuti 70 pejabat selama 923 jam pelajaran.
- Fokus utama kepemimpinan mencakup tensi fiskal, ekosistem ekonomi, dan adaptasi kebijakan global.
SuaraSulsel.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026.
Diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Aula Hasanuddin, Kantor Pusjar SKMP LAN, Jalan Raya Baruga, Antang, Kota Makassar, Senin, 30 Maret 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Tri Widodo Wahyu Utomo.
Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman membagikan pengalamannya selama puluhan tahun mengabdi sebagai ASN, sekaligus menyampaikan materi bertajuk “Dinamika Kebijakan 2026: Lensa Kepemimpinan Daerah”.
Ia menekankan pentingnya kemampuan pemimpin daerah dalam merespons perubahan global dan nasional secara adaptif.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam dinamika kebijakan saat ini, yakni pengelolaan tensi fiskal, penguatan ekosistem ekonomi, serta respons terhadap gelombang perubahan global.
“Kepemimpinan saat ini adalah bagaimana cerdas menetapkan prioritas di tengah tensi fiskal, membangun ekosistem, kelembagaan, dan tata kelola berkelanjutan, serta menerjemahkan konteks global dan nasional menjadi strategi lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemimpin harus mampu membaca arah zaman dan memahami implikasi kebijakan secara tepat.
“Tenang dalam tekanan, menjaga stabilitas layanan publik di tengah ruang fiskal yang menyempit, serta berani menentukan prioritas dan memastikan negara benar-benar hadir dengan dampak yang terukur bagi rakyat,” pungkasnya.
Baca Juga: Malam Penuh Kejutan: Gubernur Sulsel Bagikan Hadiah Umrah dan Beasiswa
Sementara itu, Kepala Pusjar SKMP LAN, Muhammad Aswad, menyampaikan bahwa PKN Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 diikuti oleh 70 pejabat dari berbagai instansi.
Pelatihan ini berlangsung mulai 30 Maret hingga 31 Juli 2026 dengan total 923 jam pelajaran.
“Tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat II adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis peserta sebagai bagian dari kompetensi manajerial pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing,” tuturnya.
Adapun tema yang diusung dalam pelatihan ini adalah “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Daerah untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Masyarakat Pesisir”.
Tema tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional serta mendukung penguatan daya saing daerah melalui proyek perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Partisipasi peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Papua, dan Maluku menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas wilayah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Empuk untuk Jogging hingga Long Run Sesuai Review Pembeli
- Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026
- 4 Shio yang Diprediksi Nasibnya Makin Baik pada 15 Agustus 2026, Siapa Saja?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
2.557 Pendaki Padati Gunung Bawakaraeng untuk Kibarkan Merah Putih, Begini Situasi Terkini
-
Begal Beraksi di 18 Lokasi di Kota Kendari Ditangkap
-
Ketika Kereta Api Melintas di Pulau Sulawesi, Jauh Sebelum Indonesia Merdeka
-
Nekat Menambang Sembunyi-sembunyi, 5 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Pohuwato
-
Korban Kekerasan Dipaksa Bayar Biaya Visum, Zakat Diusulkan Jadi Solusi Dana Darurat