Wamenhan: Indonesia Siap Keluar dari Board of Peace

SuaraSulsel.id - Pemerintah Indonesia membuka kemungkinan untuk keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Opsi tersebut akan ditempuh apabila keanggotaan Indonesia dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun prinsip politik luar negeri RI.

"Tetap ada opsi untuk keluar dari BoP," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan saat kunjungan kerja di Makassar, Minggu (22/2/2026).

Ia menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak tanpa evaluasi.

Pemerintah akan terus mencermati perkembangan dinamika organisasi tersebut.

"Ya nanti kita lihat. Kalau memang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan Indonesia, opsi untuk keluar dari BoP tetap ada," ujarnya.

Meski demikian, Donny menyebut bahwa untuk saat ini, bergabung dengan Board of Peace merupakan langkah yang dinilai paling realistis sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam mendorong perdamaian, khususnya di Palestina.

"Dan inilah opsi yang paling terbaik, aksi nyata untuk bisa berkontribusi untuk perdamaian di Palestina," ucapnya.

Menurut Donny, Indonesia tetap berpegang pada komitmen kemanusiaan dan upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Ia bahkan mengaku sempat berbincang langsung dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Abdulfattah Satary dalam sebuah acara yang digelar Kedutaan Besar Rusia.

Dalam pertemuan tersebut, Donny menanyakan secara langsung pandangan Palestina terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

"Beliau jawab bagus, dia apresiasi. Intinya mereka hanya ingin negara Palestina ini aman," tutur Donny.

Ia menjelaskan, konflik yang terjadi saat ini berawal dari serangan Hamas ke Israel yang kemudian dibalas dengan serangan besar-besaran ke Gaza. Situasi kemanusiaan di wilayah tersebut kini sangat memprihatinkan.

"Kalau kita lihat kondisi terakhir Palestina saat ini kan sangat kasihan sekali. Mereka tidur di tenda-tenda. Semua hancur. Kita berupaya bagaimana supaya mendamaikan situasi di sana," katanya.

Donny juga menilai langkah Presiden Prabowo dalam isu kemanusiaan Palestina sangat serius dan konsisten.

Sebelumnya, keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace memang menuai beragam respons.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan langkah tersebut dapat menyeret politik luar negeri Indonesia ke dalam konfigurasi geopolitik yang sensitif.

Dewan Perdamaian yang dipimpin Donald Trump itu disebut-sebut telah diikuti sedikitnya 25 negara, termasuk Israel. Namun, Palestina belum tercatat sebagai anggota.

Dalam struktur organisasi tersebut, Trump memiliki hak veto mutlak. Ia secara konsisten membingkai dewan ini sebagai organisasi internasional baru yang berfokus pada resolusi konflik global.

Indonesia sendiri resmi bergabung bersama tujuh negara dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Menanggapi kekhawatiran publik, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan penegasan dalam pertemuan dengan para ulama dari berbagai organisasi masyarakat Islam dan kalangan pesantren di Istana Kepresidenan.

Wakil Ketua Umum MUI, Muhammad Cholil Nafis menyampaikan, Presiden menegaskan Indonesia tidak akan ragu menarik diri dari Board of Peace jika keanggotaan tersebut bertentangan dengan prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP," ujar Kiai Cholil usai pertemuan tersebut.

Menurutnya, dalam pertemuan itu terdapat kesepakatan prinsipil antara Presiden dan para tokoh ormas Islam. Indonesia, kata dia, tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

"Bahwa kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu menolak segala bentuk penjajahan," ujarnya.

Presiden juga menegaskan komitmen RI untuk membela kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan, lanjut Cholil, lebih pada strategi diplomasi yang ditempuh, termasuk keputusan untuk bergabung dalam Board of Peace.

Dengan demikian, posisi Indonesia saat ini berada pada pendekatan pragmatis namun tetap berbasis prinsip.

Pemerintah memilih terlibat aktif dalam forum internasional tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian.

Namun, pintu keluar tetap terbuka apabila organisasi tersebut dinilai tidak lagi memberikan manfaat atau bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional serta amanat konstitusi.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing