- Dua WNA (Amerika Serikat dan Hungaria) dideportasi oleh Imigrasi Makassar karena melanggar izin tinggal (overstay).
- Mereka dideportasi karena tidak mampu membayar denda *overstay* sebesar Rp1 juta per hari sesuai ketentuan UU Keimigrasian.
- Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Sultan Hasanuddin dan kedua WNA tersebut masuk daftar penangkalan.
Secara khusus, ketentuan overstay diatur dalam Pasal 78 UU Keimigrasian. Bagi WNA yang overstay kurang dari 60 hari, dikenakan denda administratif sebesar Rp1 juta per hari.
Namun, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan dapat langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.
Sementara itu, apabila overstay melebihi 60 hari, maka sanksi deportasi dan penangkalan diberlakukan tanpa melalui mekanisme pembayaran denda.
Terkait pembiayaan proses deportasi, aturan juga mengatur bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada penjamin WNA sebagaimana tertuang dalam Pasal 63.
Apabila tidak memiliki penjamin, biaya menjadi tanggung jawab orang asing yang bersangkutan.
Jika tidak mampu, maka keluarga atau perwakilan negaranya yang akan menanggung.
Dalam kasus ini, karena keduanya tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda maupun biaya yang timbul, proses deportasi tetap dijalankan sesuai prosedur.
"Jadi jika tidak memiliki penjamin maka biaya dibebankan kepada orang asing tersebut dan apabila Ia tidak mampu, maka kepada keluarganya. Kalau keluarganya juga tidak mampu, maka dibebankan kepada perwakilan negaranya," ungkapnya.
Erwin menambahkan, pengawasan terhadap orang asing akan terus diperketat, termasuk menjelang dan selama bulan Ramadan.
Baca Juga: Imigrasi Makassar Ubah Jam Layanan Selama Ramadan 1447 H, Cek Jadwal Barunya Sekarang!
Ia menyebut momentum tersebut kerap dimanfaatkan sejumlah WNA untuk melakukan aktivitas tertentu.
Seperti pada kasus tahun-tahun sebelumya, ada warga negara Turki yang ketahuan berdagang kebab diam-diam.
Yang bersangkutan terpaksa dideportasi karena tidak sesuai dengan izin tinggal.
"Kami akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh warga negara asing yang berada di wilayah kerja kami mematuhi ketentuan keimigrasian. Penegakan aturan ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan kedaulatan negara," tegasnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status "Cucu Nabi" Demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Hak Angket Dugaan Skandal Bupati Gowa, Pakar Hukum: Apakah Sudah Sesuai Kriteria?
-
Jamaah An-Nadzir Akan merayakan Iduladha 26 Mei 2026, Ini Alasannya
-
Ada Tambang Emas di Pegunungan Gowa, Begini Penampakannya Saat Digerebek Polisi
-
Jadwal Puasa Arafah 2026: Jangan Lewatkan Waktu Mustajab Berdoa, Dosa 2 Tahun Dihapus
-
Tinjau Proyek Rp430 Miliar di Hertasning, Gubernur Sulsel Pastikan Banjir Teratasi