- Warga petani lada di Towuti, Luwu Utara, menolak pembangunan Markas Batalyon TNI karena tidak adanya sosialisasi dan kekhawatiran akan penggusuran lahan perkebunan mereka.
- Walhi Sulsel menduga adanya intimidasi terhadap warga dalam izin konsesi lahan dan mengingatkan agar TNI tidak terlibat dalam konflik agraria berkepanjangan dengan perusahaan tambang.
- Walhi mendorong rencana pembangunan Markas Batalyon TNI dihentikan demi kepastian hukum dan pengakuan pengelolaan lahan masyarakat, serta akan menyurati Panglima TNI terkait status lahan tersebut.
Sebab, status lahan hutan lindung izin dimiliki Kementerian Kehutanan, dan bukan milik Pemda.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV/Hasanuddin Kolonel Kav Budi Wirman mengatakan, berkaitan rencana pembangunan Batalyon TNI di lokasi tersebut, pihaknya masih mencari informasi berkaitan hal itu.
"Bentar, saya konfirmasi ke bagian terkait dulu," katanya, mengutip dari Antara.
Klarifikasi PT Vale
PT Vale Indonesia Tbk memberikan klarifikasi terkait isu pembangunan Markas TNI Angkatan Darat (TNI AD) di kawasan Tanamalia, Kamis 20 November 2025.
Perusahaan menegaskan bahwa rencana tersebut tidak memiliki kaitan dengan aktivitas maupun rencana operasional PT Vale.
Vanda Kusumaningrum, Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia Tbk, menjelaskan bahwa perusahaan selalu menjalankan kegiatan operasional dengan berpegang pada nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
“PT Vale senantiasa menghargai keberlanjutan bumi dan masyarakat, serta selalu berpedoman pada Kode Etik Perusahaan yang selaras dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights, serta peraturan yang berlaku,” ujarnya kepada Suara.com, Kamis 20 November 2025.
Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale menegaskan komitmen untuk menjaga keterbukaan informasi dan berdialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Baca Juga: Status Dipulihkan! Guru Rasnal dan Abdul Muis Kembali Aktif Jadi ASN
Perusahaan juga menjunjung tinggi penghormatan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap langkah operasionalnya.
Terkait rencana pembangunan Markas TNI AD, Vanda menegaskan bahwa Tanamalia merupakan area dalam yurisdiksi aparat keamanan negara.
TNI dan POLRI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
“Lembaga negara ini memiliki kewenangan dalam menjaga area Tanamalia. Kami tegaskan bahwa rencana pembangunan Markas TNI AD tidak ada kaitannya dengan rencana operasional PT Vale," tegas Vanda.
Sebagai perusahaan yang taat hukum, PT Vale menghormati sepenuhnya kewenangan lembaga negara tersebut.
PT Vale juga menyampaikan apresiasi terhadap setiap saran dan masukan dari masyarakat terkait kegiatan operasional di Blok Tanamalia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Mahasiswa Pelaku Aborsi Ditangkap di Kendari
-
Sampai Kapan Aturan Ganjil Genap Antre BBM di SPBU Sulawesi Selatan?
-
Karyawan SPBU Makassar Jatuh Sakit, Video Prabowo Ini Disebut Membuat Panjang Antrean
-
15 Tahun Mengabdi, Mantri BRI Dewi Natalia Jadi Benteng Debitur Mikro dari Rentenir
-
Basarnas Makassar Kerahkan KN SAR Kamajaya Cari Korban KMP Virgo Transport 8