Tunanetra Menjadi PPPK, Bakri Buktikan Disabilitas Bukan Penghalang

SuaraSulsel.id - Bakri (30 tahun) berdiri paling depan, mengenakan setelan Korpri yang disetrika rapi sejak subuh.

Peci hitam di kepalanya membuat penampilannya tampak semakin percaya diri.

Di Lapangan Kantor Gubernur Sulsel, Senin pagi, 17 November 2025, ia sudah tiba sejak pukul 06.30 Wita. Datang lebih awal dibanding ribuan peserta pelantikan lainnya.

Sesekali ia tersenyum kecil. Menggenggam erat tongkatnya sambil menghafal suara-suara di sekeliling.

Hari itu, Bakri tidak ingin melewatkan satu pun momen.

Setelah tiga tahun menjadi tenaga honorer, bertahan dari proses seleksi, verifikasi, hingga berkas-berkas administrasi yang terlihat rumit di mata orang awam, ia akhirnya mencapai garis yang paling ia tunggu.

Bakri akhirnya dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Yang membuat hari itu makin berarti, karena Bakri bukan sekadar PPPK biasa. Ia seorang penyandang disabilitas tunanetra, satu dari delapan pegawai disabilitas yang resmi diangkat pada tahun ini.

"Alhamdulillah, rasa syukur luar biasa. Dari beberapa proses yang dilalui. Akhirnya dilantik," ucap Bakri sambil menahan senyum lebar.

Baca Juga: 4.047 PPPK Resmi Dilantik, Gubernur Sulsel: Ini Amanah Besar untuk Pelayanan Publik

Di tengah prosesi pelantikan yang diikuti 4.047 pegawai, nama Bakri dipanggil lebih awal.

Seorang pegawai menggandengnya maju ke depan, tepat ke hadapan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Di situ, SK pengangkatannya sebagai PPPK diberikan langsung kepadanya.

Momen itu singkat, tetapi membekas. Bakri mengaku seakan seluruh perjuangannya. Dari belajar komputer dengan pembaca layar, hingga membiasakan diri bekerja dalam gelap terbayar tuntas.

"Pemerintah Sulsel sudah menunjukkan perhatian kepada kami penyandang disabilitas. Ini bukti pemerintah hadir untuk menjamin masa depan kami," katanya.

Bakri menjadi tenaga honorer sejak 1 Oktober 2022. Saat itu, Pemprov Sulsel merekrut 12 penyandang disabilitas untuk bekerja di sejumlah OPD.

Empat orang sudah diangkat tahun lalu, delapan lainnya, termasuk Bakri menyusul tahun ini.

Sehari-hari, Bakri bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel.

Ia bertugas mengelola alur persuratan yang masuk ke Pemprov. Mengarsipkan, menginput, hingga mendistribusikannya ke bidang-bidang terkait.

"Tugasnya jelas saling membantu. Ada aplikasi untuk input surat, saya memakai pembaca layar. Kadang teman-teman bacakan, kadang saya yang langsung kerjakan," jelasnya.

Meski tunanetra, alumni Universitas Muslim Indonesia itu mampu bekerja efektif berkat alat bantu teknologi dan dukungan rekan-rekannya.

Di meja kerjanya, suara “screen reader” lebih sering terdengar daripada bunyi klik mouse.

Ia juga hafal letak meja, kursi, hingga rak-rak dokumen hanya dari langkah kaki.

"Kalau ditanya capek atau tidak, saya malah senang. Sekarang saya bekerja dengan status yang jelas," katanya bangga.

Ia bilang masih belajar banyak hal. Mempercepat input surat, membaca struktur dokumen lewat pembaca layar, hingga menyesuaikan ritme kerja di BKD yang kadang padat.

Namun ia yakin, kemampuan hanya perkara waktu.

"Saya mau menunjukkan bahwa disabilitas juga mampu bekerja profesional. Kami bukan beban. Kami juga ingin mandiri dan memberi manfaat," ujarnya.

Bakri lalu merapikan kerah baju Korprinya, memegang SK di tangan, seolah memastikan bahwa kertas itu benar ada, benar tertulis namanya. Setelahnya, ia tersenyum lagi.

"Dari kecil saya tidak pernah bayangkan bisa jadi ASN. Sekarang saya membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil," tegasnya.

Pelantikan PPPK Terbesar di Sulsel

Diketahui, pelantikan PPPK Tahun Anggaran 2024 tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Sulsel.

Total 4.047 orang dilantik, terdiri dari 2.626 PPPK Tahap 2 dan 1.421 PPPK Paruh Waktu.

Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding memastikan seluruh pegawai menerima hak gaji mulai tanggal TMT 1 Oktober 2025.

"Mereka pada dasarnya sudah bekerja. Ini hanya persoalan administrasi. Gaji tetap berlaku per 1 Oktober," katanya.

Erwin menyebut semua PPPK yang dilantik telah melalui rangkaian seleksi dan verifikasi ketat. Termasuk delapan pegawai disabilitas yang ditugaskan di beberapa perangkat daerah.

"Mereka dinyatakan layak mengisi formasi yang dibutuhkan. Integritas, disiplin, dan akuntabilitas tetap menjadi dasar utama bekerja," ujarnya.

Sementara, dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menekankan bahwa perubahan status menjadi PPPK bukan sekadar kenaikan administrasi, tetapi amanah besar untuk memperkuat pelayanan publik.

"Saya sampaikan kepada semua pegawai, bekerja sungguh-sungguh. Rajin. Karena 50 persen adalah kehadiran," ujarnya.

Ia juga menegaskan prinsip budaya Makassar. Sipakatau, sipakainge, sipakalebbi sebagai pedoman moral bagi seluruh ASN.

Harapannya, ribuan pegawai baru ini mampu memperbaiki kualitas birokrasi, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing