Nusron Wahid Bongkar 'Permainan' BPN di Sengketa Lahan Kalla vs GMTD

SuaraSulsel.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui adanya kesalahan di internal BPN.

Dalam kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Hal itu dikatakan Nusron saat memimpin rapat koordinasi pertanahan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis, 13 November 2025.

"Kalau ditanya, siapa yang salah pada masa itu? yang salah ya orang BPN pada masa itu," ujarnya.

Menurutnya, BPN pernah menerbitkan dua sertifikat di atas objek lahan yang sama pada tahun yang berbeda.

Ia menyebut hal itu sebagai bukti ada proses yang tidak benar di dalam tubuh lembaganya.

"Berarti ada yang tidak proper di dalam kalangan internal kami di BPN. Lepas bagaimana prosesnya dia main dengan mafia, dengan apa, itu urusan orang luar ya. Tapi urusan kami di dalam ini ada yang tidak benar dalam proses di internal BPN. Itu harus kami akui," kata Nusron.

Ia menegaskan, pembenahan sedang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Termasuk upaya memberantas mafia tanah.

"Tapi, mafia tanah itu sampai kiamat kurang dua hari pun akan tetap ada. Namanya kejahatan. Yang penting orang BPN harus kuat, tidak tergoda, dan tegas pada aturan," ucapnya.

Baca Juga: Appi Gerah Dengan Ulah Mafia Tanah di Makassar: Sekolah dan Ruang Publik Hilang

Nusron menilai, sengketa antara Kalla Group dan GMTD bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperbarui data sertifikat lama.

Nusron mengingatkan agar masyarakat yang memiliki lahan luas dan belum terdaftar resmi segera memperjelas batas-batasnya di BPN.

"Kasus tanah Pak JK itu kan sertifikat terbit tahun 1996. Ini momentum bagi semua yang sertifikatnya terbit sejak 1961 sampai 1997 untuk segera dimutakhirkan. Jangan sampai tumpang tindih," ujarnya.

Menteri ATR juga mengungkap, pihaknya telah menerima surat balasan dari pengadilan yang menyatakan tanah milik Jusuf Kalla tidak termasuk dalam area yang dieksekusi. Namun, ia menilai banyak yang janggal dari sikap pengadilan.

Ia sudah memerintahkan BPN Makassar mengirim surat lanjutan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menunjukkan peta dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) lahan.

"Tapi yang jadi pertanyaan, yang dieksekusi kemarin tanah siapa? Karena di catatan kami, di lokasi itu memang ada tanahnya Pak JK. Masalahnya, pengadilan bilang bukan tanah Pak JK yang dieksekusi, tapi eksekusi dilakukan di lokasi yang sama dan NIB yang sama. Nah, ini yang harus kami selesaikan," bebernya.