Rp1,2 Triliun Uang Pemprov Sulsel Mengendap di Bank

SuaraSulsel.id - Di tengah sorotan publik terhadap besarnya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan turut jadi perhatian.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga Oktober 2025, realisasi belanja APBD Pemprov Sulsel baru mencapai 56,15 persen. Sementara realisasi pendapatan sudah 70,39 persen.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 20 Oktober lalu, Kemendagri menempatkan Sulsel masih di zona hijau, namun dengan catatan hampir merah.

Artinya, kinerja serapan belanja mulai melambat dan berpotensi menghambat perputaran ekonomi daerah.

Sementara itu, catatan menunjukkan simpanan Pemprov Sulsel di perbankan per September 2025 mencapai Rp 1,28 triliun.

Angka ini menambah panjang daftar daerah yang memiliki dana besar yang belum terserap di tengah isu perlambatan ekonomi nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan rendahnya serapan anggaran bukan sepenuhnya karena kinerja daerah yang lambat.

Ia menyebut, sejak awal tahun pemerintah daerah dihadapkan pada penyesuaian besar akibat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

"Jangan menyalahkan daerah juga. Kita terlambat mulai kegiatan karena di awal tahun langsung keluar Inpres nomor 1 tahun 2025. Ada pengurangan belanja dan sebagian dana ditarik ke pusat," ujar Jufri, Jumat, 24 Oktober 2025.

Baca Juga: Gubernur Sulsel ke Menteri Keuangan: Sekolah dan Jalan Daerah Tertinggal Harus Jadi Prioritas

Menurutnya, kondisi itu memaksa daerah menyesuaikan ulang regulasi APBD yang sudah disahkan.

"Kita harus ubah lagi peraturan kepala daerah untuk menyesuaikan belanja terkini. Itu butuh proses, jadi kegiatan terlambat dimulai, otomatis realisasinya juga ikut terlambat," tambahnya.

Jufri menegaskan, angka realisasi yang rendah tidak bisa dijadikan ukuran tunggal keberhasilan atau kegagalan daerah.

"Sejak awal memang terjadi perlambatan. Kita pun hati-hati, jangan sampai kegiatan sudah dimulai, tapi anggaran justru ditarik kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan ketiga tahun 2025.

Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah secara cepat dan tepat waktu. Hal ini ditegaskan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025 lalu.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tegas Purbaya.

Menurutnya, pelambatan serapan APBD menjadi penyebab utama menumpuknya dana daerah di rekening bank yang kini mencapai Rp234 triliun per September 2025. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya dan mencerminkan rendahnya kecepatan eksekusi program pembangunan di tingkat daerah.

Belanja Infrastruktur Masih Lemah

Dalam APBD 2025, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp 9,6 triliun untuk belanja daerah. Namun hingga September, realisasinya baru sekitar Rp 5 triliun atau 52 persen dari target.

Sektor infrastruktur dasar menjadi yang paling lemah dalam penyerapan.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, misalnya, memiliki anggaran Rp 592 miliar, namun realisasinya baru Rp 40 miliar atau sekitar 6,8 persen.

Sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang baru merealisasikan Rp 52 miliar dari total Rp 341 miliar anggaran (sekitar 15,2 persen).

Sebaliknya, sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan mencatat serapan lebih baik. Dinas Pendidikan telah merealisasikan Rp 2,06 triliun dari total Rp 3,4 triliun (sekitar 60,7 persen). Badan Keuangan dan Aset Daerah mencatat realisasi 57,03 persen, dan Dinas Kesehatan 52,16 persen.

Data ini menunjukkan akselerasi belanja infrastruktur masih perlu digenjot. Padahal, sektor ini menjadi salah satu prioritas mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, terutama proyek-proyek jalan strategis dengan nilai total mencapai Rp 2,4 triliun yang dikerjakan dengan skema multiyears.

Salah satu proyek terbesar Pemprov Sulsel adalah pembangunan lima paket jalan di berbagai wilayah dengan nilai antara Rp 400-600 miliar per paket.

Pekerjaan dilakukan dengan sistem long segment dan model design and build, di mana perencanaan dan konstruksi dilakukan bersamaan.

Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Irawan Dermayasamin mengatakan proyek tersebut sudah masuk tahap pra-kualifikasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Jika proses tender berjalan sesuai jadwal, akhir Oktober sudah bisa diumumkan pemenangnya.

"Kalau akhir Oktober sudah selesai, kita bisa langsung bahas teknis pelaksanaan pekerjaan. Targetnya, realisasi tahun ini bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Irawan menyebut, proyek multiyears ini diharapkan menjadi pendorong utama percepatan belanja daerah.

"Kalau sudah mulai kontrak, penyedia langsung menurunkan tim perencana dan pelaksana di setiap ruas. Kita ingin pekerjaan cepat jalan dan serapan naik," katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman mengaku tetap optimistis serapan anggaran bisa meningkat pada akhir tahun. Ia menjelaskan bahwa sejumlah proyek fisik kini dalam tahap lelang dan sebagian kontraktor sudah mulai bekerja tanpa uang muka.

"Kita sekarang lagi proses lelang dan sudah ada yang masuk tahap pengerjaan. Banyak juga kontraktor yang bersedia kerja dulu tanpa DP, nanti dibayar setelah progresnya berjalan," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Reza Faisal Saleh menambahkan seluruh perangkat daerah kini diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan.

"Kita memacu belanja, semua yang sudah bisa jalan, yang punya SPD, kita dorong untuk segera dilaksanakan," ujarnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing