Muhammad Yunus
Jum'at, 24 Oktober 2025 | 16:27 WIB
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengkritik kebijakan PPATK yang memblokir rekening dormant, Kamis 7 Agustus 2025 [SuaraSulsel.id/Lorensia Clara Tambing]
Baca 10 detik
  • Catatan menunjukkan simpanan Pemprov Sulsel di perbankan per September 2025 mencapai Rp 1,28 triliun
  • Kondisi memaksa daerah menyesuaikan ulang regulasi APBD yang sudah disahkan
  • Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," tegas Purbaya.

Menurutnya, pelambatan serapan APBD menjadi penyebab utama menumpuknya dana daerah di rekening bank yang kini mencapai Rp234 triliun per September 2025. Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya dan mencerminkan rendahnya kecepatan eksekusi program pembangunan di tingkat daerah.

Belanja Infrastruktur Masih Lemah

Dalam APBD 2025, Pemprov Sulsel mengalokasikan Rp 9,6 triliun untuk belanja daerah. Namun hingga September, realisasinya baru sekitar Rp 5 triliun atau 52 persen dari target.

Sektor infrastruktur dasar menjadi yang paling lemah dalam penyerapan.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, misalnya, memiliki anggaran Rp 592 miliar, namun realisasinya baru Rp 40 miliar atau sekitar 6,8 persen.

Sedangkan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang baru merealisasikan Rp 52 miliar dari total Rp 341 miliar anggaran (sekitar 15,2 persen).

Sebaliknya, sektor pendidikan, kesehatan, dan keuangan mencatat serapan lebih baik. Dinas Pendidikan telah merealisasikan Rp 2,06 triliun dari total Rp 3,4 triliun (sekitar 60,7 persen). Badan Keuangan dan Aset Daerah mencatat realisasi 57,03 persen, dan Dinas Kesehatan 52,16 persen.

Data ini menunjukkan akselerasi belanja infrastruktur masih perlu digenjot. Padahal, sektor ini menjadi salah satu prioritas mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, terutama proyek-proyek jalan strategis dengan nilai total mencapai Rp 2,4 triliun yang dikerjakan dengan skema multiyears.

Baca Juga: Gubernur Sulsel ke Menteri Keuangan: Sekolah dan Jalan Daerah Tertinggal Harus Jadi Prioritas

Salah satu proyek terbesar Pemprov Sulsel adalah pembangunan lima paket jalan di berbagai wilayah dengan nilai antara Rp 400-600 miliar per paket.

Pekerjaan dilakukan dengan sistem long segment dan model design and build, di mana perencanaan dan konstruksi dilakukan bersamaan.

Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Irawan Dermayasamin mengatakan proyek tersebut sudah masuk tahap pra-kualifikasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Jika proses tender berjalan sesuai jadwal, akhir Oktober sudah bisa diumumkan pemenangnya.

"Kalau akhir Oktober sudah selesai, kita bisa langsung bahas teknis pelaksanaan pekerjaan. Targetnya, realisasi tahun ini bisa dimaksimalkan," ujarnya.

Irawan menyebut, proyek multiyears ini diharapkan menjadi pendorong utama percepatan belanja daerah.

Load More