Muhammad Yunus
Selasa, 14 Oktober 2025 | 18:22 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM di Balai Kota Makassar, Selasa 14/10 [Suara.com/Humas Pemkot Makassar]
Baca 10 detik
  • Meningkatnya ancaman penyebaran paham radikal melalui ruang digital
  • Pencegahan penyebaran paham radikal di dunia maya
  • Densus 88 kini lebih fokus pada langkah preventif dan edukatif

SuaraSulsel.id - Di tengah meningkatnya ancaman penyebaran paham radikal melalui ruang digital, Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah pencegahan dengan menggandeng Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

Kolaborasi ini fokus pada edukasi dan pembinaan sosial untuk menjaga ketahanan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ideologi ekstrem dan intoleransi.

Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar, dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, serta jajaran pemerintah kota seperti Kepala Badan Kesbangpol Fatur Rahim dan Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Jufri.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan kerja sama dalam pembinaan narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan Eks Napiter), serta pencegahan penyebaran paham radikal di dunia maya.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, membahas penanganan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, khususnya di Kota Makassar. Semua berjalan baik, dan kami ingin memperkuat koordinasi serta pengawasan,” jelas Agung, Selasa 14/10.

Agung menjelaskan, penyebaran paham ekstrem kini tak lagi terjadi secara konvensional, melainkan mulai merambah ke dunia maya, termasuk media sosial dan gim daring yang banyak diakses anak muda.

Karena itu, Densus 88 kini lebih fokus pada langkah preventif dan edukatif.

“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, ceramah di sekolah, dan kegiatan pembinaan eks-napiter,” katanya.

Menurut Agung, hingga kini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Kota Makassar.

Baca Juga: Pemkot Makassar Damaikan Dua Kelompok yang Sering Tawuran

Para eks-napiter tersebut kini dibina melalui Yayasan Rumah Moderasi Makassar, lembaga yang turut melibatkan Pemkot dan Pemprov Sulsel.

Melalui yayasan ini, para eks-napiter diarahkan untuk kembali produktif lewat usaha mandiri, seperti membuka warung kopi, menjual makanan, dan menjalankan jasa servis AC.

“Kami juga membangun sistem deteksi dini dengan dukungan jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah,” tambah Agung.

Wali Kota: Pendekatan Kemanusiaan dan Sosial

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus berkolaborasi dengan Densus 88.

Ia menilai, pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-napiter adalah bagian penting dari upaya deradikalisasi yang berkelanjutan.

“Kami siap berkolaborasi dengan Densus 88 untuk pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujarnya.

Munafri menekankan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan sosial agar para eks-napiter dapat hidup damai dan tidak kembali terjerumus.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memberi kesempatan hidup aman dan rukun. Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” tambahnya.

Fokus pada Edukasi Digital dan Ketahanan Anak

Kepala Badan Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi preventif pemerintah untuk melindungi generasi muda dari ideologi ekstrem yang kini menyebar melalui media sosial, konten daring, bahkan game online.

“Dunia maya ini harus kita kawal. Kita perlu memperkuat literasi agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh ‘nabi-nabi palsu’ dan ideologi ekstrem,” ujarnya.

Fatur menambahkan, pencegahan radikalisme memerlukan sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat.

Pemkot Makassar bersama Densus 88 akan melibatkan berbagai dinas, seperti Dinas Kominfo, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memperkuat edukasi dan pengawasan digital.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” kata Fatur.

Selain itu, pengawasan terhadap ceramah dan kegiatan keagamaan juga menjadi perhatian agar tidak menjadi ruang penyebaran paham intoleran.

Dengan sinergi ini, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat terhadap ideologi ekstrem sekaligus menciptakan lingkungan kota yang aman, toleran, dan damai.

“Sinergi dengan Densus 88 ini penting untuk menjaga generasi muda dan membangun ketahanan sosial masyarakat Makassar,” tutup Fatur Rahim.

Load More