[CEK FAKTA] Aturan IMEI Disamakan Dengan Balik Nama Kendaraan

SuaraSulsel.id - Isu mengenai kewajiban balik nama IMEI yang disebut-sebut mirip dengan aturan balik nama kendaraan bermotor resmi dibantah oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Dalam kunjungannya di Ambon, Maluku, Rabu (8/10), Meutya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah direncanakan oleh pemerintah.

“Tidak ada aturan yang akan Komdigi keluarkan terkait balik nama seperti BPKB motor, itu tidak benar,” tegas Meutya.

Luruskan Isu yang Viral

Klarifikasi ini disampaikan setelah beredarnya kabar di media sosial yang mengaitkan rencana pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI dengan mekanisme balik nama kendaraan bermotor.

Narasi tersebut sempat menimbulkan keresahan publik karena dianggap akan menambah beban biaya dan urusan administrasi baru bagi pengguna ponsel.

Padahal, menurut Meutya, semangat utama dari kebijakan IMEI justru untuk melindungi masyarakat, terutama dalam kasus kehilangan atau pencurian perangkat.

“Bagi masyarakat yang kehilangan ponsel, mereka diperbolehkan untuk melakukan pemblokiran terhadap IMEI-nya sendiri. Kalau nanti mau dipindahtangankan, itu sepenuhnya hak pemilik,” jelasnya.

Tidak Ada Biaya Tambahan

Baca Juga: Cek Fakta: Viral Beras SPHP Meledak Saat Dimasak, Benarkah Plastik?

Meutya juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam mekanisme pemblokiran atau pendaftaran ulang IMEI.

Kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah hanya akan memperjelas layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang untuk memperkuat perlindungan data serta mencegah penyalahgunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Menkomdigi menegaskan.

Apa Tujuan Utama Aturan IMEI?

Sistem IMEI (International Mobile Equipment Identity) berfungsi sebagai identitas resmi perangkat yang terdaftar dalam sistem pemerintah.

Melalui sistem ini, ponsel hasil tindak pidana dapat diblokir, sehingga kehilangan nilai ekonomis bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan ini juga melindungi konsumen agar hanya membeli perangkat resmi dengan garansi jelas, serta membantu aparat dalam menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

Kesimpulan Cek Fakta

Klaim: Pemerintah akan menerapkan aturan “balik nama IMEI” seperti kendaraan bermotor.

Fakta: Tidak benar. Tidak ada aturan atau wacana terkait balik nama IMEI.

Konteks sebenarnya: Pemerintah hanya menyiapkan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaan perangkat.

Verifikasi: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui pernyataan resmi Menteri Meutya Hafid.