- Kemendagri minta evaluasi tunjangan Anggota DPRD
- 80 orang menerima tunjangan perumahan Rp16 juta dan transportasi Rp19 juta per bulan
- PAD Sulsel turun Rp19,1 miliar, sementara masih banyak kebutuhan publik mendesak seperti perbaikan jalan
SuaraSulsel.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah meninjau ulang besaran tunjangan anggota DPRD. Tak terkecuali di Sulawesi Selatan.
Langkah ini muncul setelah publik ramai menyoroti nominal tunjangan dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"DPRD bisa melakukan revisi terhadap tunjangan yang mungkin mencederai rasa keadilan masyarakat," kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, baru-baru ini.
Menurut Restuardy, revisi aturan memungkinkan dilakukan, sepanjang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Arahan ini juga ditujukan kepada daerah yang yang punya tunjangan perumahan dan transportasi cukup tinggi.
Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman menegaskan pemerintah daerah kini menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan dari Kemendagri.
Hasil itulah yang akan menjadi dasar apakah tunjangan DPRD Sulsel akan mengalami penyesuaian atau tetap seperti semula.
"Kalau ada arahan pusat, tentu kita ikuti," kata Jufri Rahman, Jumat, 19 September 2025.
Menurutnya, penyesuaian besaran tunjangan tidak bisa dilakukan sepihak.
"Selama ini tunjangan perumahan sudah ada aturannya. Kalau mau diturunkan harus ada dasar hukum," ujarnya,
Baca Juga: 'Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan Birokrasi': 8 Tuntutan Nakes Sulsel
Jufri memastikan, pihaknya akan mengevaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD jika ada instruksi dari Kemendagri.
Ia menyebut, APBD Perubahan Sulsel sebenarnya sudah dikirim ke pusat tanpa penyesuaian tunjangan. Arahan Mendagri Tito Karnavian baru datang belakangan.
"Tentu Kemendagri akan evaluasi rancangan APBD Perubahan. Hasil evaluasi itu yang nanti kita tindak lanjuti," katanya.
Anggota DPRD Sulsel Terima Rp35 Juta per Bulan
Berdasarkan data, tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sulsel mencapai Rp2,8 miliar per bulan.
Dari 85 anggota DPRD, 80 orang menerima dua tunjangan tersebut. Sementara lima pimpinan dewan tidak karena sudah mendapat rumah dan kendaraan dinas.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Pemkot Makassar Akan Bangun PLTSa di TPA Tamangapa, Tender Diulang!
-
Jusuf Kalla: Perguruan Tinggi Jangan Andalkan Mahasiswa untuk Biaya Pendidikan
-
Mengintip Rencana Strategis Pemprov Sulsel dan PTDI di Airshow Singapura
-
DPO Kasus Rudapaksa Anak di Maluku Diringkus di Dalam Goa Hutan
-
Pimpinan Ponpes di Muna Barat Diduga Cabul, Massa Nyaris Bentrok