'Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan Birokrasi': 8 Tuntutan Nakes Sulsel

SuaraSulsel.id - Puluhan tenaga kesehatan perempuan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis, 18 September 2025 siang.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Kesehatan Sulsel itu menutup sebagian jalan menuju arah Perintis Kemerdekaan.

Aksi yang dilakukan para ibu-ibu ini membuat arus lalu lintas macet total di salah satu jalur tersibuk Kota Makassar tersebut.

Para demonstran membawa spanduk berisi beragam tulisan protes.

Di antaranya bertuliskan: "Nakes Berduka", "Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan oleh Birokrasi" hingga "Belasan Tahun Mengabdi, Masa Jadi Sukarela Abadi".

Seruan itu menggambarkan kekecewaan mendalam para tenaga kesehatan atau nakes yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Sayangnya mereka masih berstatus sukarela tanpa kepastian masa depan.

Dalam pernyataan sikap, para nakes menegaskan bahwa ribuan tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan selama ini bekerja tanpa status yang jelas, tanpa perlindungan yang layak, dan tanpa penghargaan yang setimpal.

Banyak di antara mereka bahkan tidak terdata dalam pangkalan Badan Kepegawaian Negara (BKN), meski telah puluhan tahun bekerja di puskesmas, rumah sakit, hingga fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Masalah diperparah dengan adanya nepotisem dan mafia data di pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Provokator Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Ditangkap

"Ironisnya, praktik nepotisme, pilih kasih, hingga dugaan mafia data membuat kami semakin terpuruk," kata salah satu perwakilan nakes dalam orasinya.

"Kami ini garda terdepan, tapi hak-hak kami tidak pernah dipenuhi," lanjutnya.

Mereka menyebut kondisi ini mencederai rasa keadilan dan merendahkan martabat profesi tenaga kesehatan. Padahal, saat pandemi Covid-19, mereka berada di barisan terdepan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Tuntutan Nakes

Dalam aksi tersebut, para nakes menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel.

Berikut poin-poin utama yang mereka suarakan: