SuaraSulsel.id - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Abdul Manan mengatakan angka kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia terus meningkat.
Ia juga menyoroti rendahnya profesionalisme dalam dunia kewartawanan yang dinilai masih menjadi tantangan besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis 31 Juli 2025.
UKW ini merupakan hasil kerja sama antara PT Vale Indonesia Tbk, Dewan Pers, dan Lembaga Uji Bisnis Indonesia. Kegiatan sertifikasi akan berlangsung hingga 2 Agustus dan diikuti 30 jurnalis dari Makassar dan Luwu Raya.
"Profesi wartawan ini sangat terbuka. Siapa pun bisa menjadi wartawan tanpa seleksi ketat seperti lawyer yang harus sarjana hukum atau dokter. Ini jadi tantangan bagi Dewan Pers," ujarnya.
Ia menjelaskan, kemudahan mendirikan media juga menjadi faktor utama yang memperumit ekosistem jurnalistik di tanah air. Hal tersebut disebabkan karena minimnya regulasi.
"Regulasinya sangat sedikit sehingga menjadi wartawan sangat mudah. Ketika masuk ke dalam profesi wartawan pemahaman dan skillnya tidak standar. Nah, ini yang jadi tantangan tersendiri terutama soal profesionalisme," ucapnya.
Dewan Pers mencatat hingga saat ini jumlah media di Indonesia mencapai 5.019 perusahaan. Ada 3.886 diantaranya media siber, 527 media cetak, 57 televisi dan 549 radio.
Namun, baru terdapat 1.304 media yang telah terverifikasi faktual dan 153 yang terverifikasi administrasi.
Baca Juga: SIEJ Sulsel: Jangan Biarkan Idul Adha Jadi 'Pesta' Sampah Plastik
Dari angka tersebut, mayoritas merupakan media siber yaitu 867 media siber telah terverifikasi faktual dan 124 administrasi.
Di tengah kompleksitas tersebut, angka kekerasan terhadap jurnalis terus menunjukkan tren fluktuatif sejak 2006.
Tahun 2023 saja, Dewan Pers mencatat 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Angka ini meningkat dari 61 kasus pada tahun sebelumnya.
Bentuk kekerasan paling dominan meliputi kekerasan fisik yakni 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, serta ancaman 9 kasus.
Selain itu, terdapat 8 kasus pelarangan peliputan dan 6 serangan digital.
"Pelaku kekerasan terhadap jurnalis masih didominasi aparat kepolisian dengan 19 kasus, diikuti warga dan TNI masing-masing 11 kasus," ungkap Abdul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
PT KIMA Siap Eksekusi Lahan Sengketa Usai Menang di Mahkamah Agung
-
Detik-Detik Mobil Pikap Mahasiswa KKN Unhas Rem Blong, Sopir Sengaja Tabrak Pohon
-
Selamatkan Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan, Gubernur: Tim Sudah Lakukan Pompanisasi
-
Mahasiswa di Makassar Rekayasa Penculikan, Minta Tebusan Rp90 Juta ke Orang Tua
-
DPRD Setuju Makzulkan Bupati Gowa, Kenapa Husniah Talenrang Belum Resmi Dicopot?