Wakil Menteri Dorong Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Bentuk Koperasi Tambang

SuaraSulsel.id - Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Julianto mendorong agar Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) di Indonesia bisa membentuk koperasi tambang.

Diketahui, DPR RI mengesahkan izin kelola tambang bagi koperasi, Kamis (20/2/2025). Aturan tersebut mengatur revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dengan disahkannya UU Minerba tersebut akan mendorong banyak koperasi untuk tertarik mengelola tambang di Indonesia.

"Himpuni sebagai organisasi alumni Perguruan Tinggi Negeri dengan berbagai latar belakang pendidikan keilmuannya diharapkan bisa membantu secara teknis. Misalkan membentuk koperasi untuk mengelola tambang dan mineral," jelas Ferry saat menghadiri Rembuk Nasional Perhimpuni di Makassar, Kamis (20/2/2025).

Ferry menjelaskan sejauh ini kontribusi koperasi terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru sekitar 1,07 persen. Angka tersebut sangat kecil sekali dibanding dengan PDB BUMN atau badan swasta.

Lebih jauh Ferry mengungkap, koperasi di Indonesia saat ini membutuhkan perbaikan menajemen pengelolaan, terutama dari sumber daya manusia.

Sehingga ia berharap dengan adanya Sidang Umum Majelis Umum Perhimpuni di Makassar bisa menghadirkan gagasan dari seluruh alumni PTN di Indonesia untuk transformasi koperasi yang lebih maju di Indonesia.

"Partisipasi masyarakat terhadap koperasi relatif rendah dibanding negara di barat. Kita cukup ketinggalan. Ini tugas dari Presiden yang cukup berat jadi perlu transformasi koperasi," kata Ferry.

Sidang Umum Majelis Umum Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) digelar di Hotel Four Points, Makasssar pada 20 - 22 Februari 2025.

Baca Juga: KKLR: Hentikan Operasional PT Masmindo Dwi Area

Rembuk Himpuni ini untuk memperkuat kontribusi Himpuni pada program prioritas pemerintah seperti swasembada energi, swasembada pangan, sumber daya manusia unggul dan transformasi koperasi dan pekerja migran.