SuaraSulsel.id - Mantan wali kota Parepare Taufan Pawe dan Mantan Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali saling sindir pada rapat komisi II DPR RI, Senin, 18 November 2024.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu membahas soal proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di empat daerah.
Rapat dihadiri Penjabat Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
Salah satunya yang hadir adalah Akbar Ali. Saat ini, Akbar merupakan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok.
Masalah bermula ketika Taufan Pawe mengatensi khusus perilaku Akbar Ali saat masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare.
Menurut Taufan, Akbar tidak netral dan menunjukkan keberpihakannya kepada calon kepala daerah tertentu di kota Parepare.
"Saya harus jujur mengatakan karena dia adalah Pj wali kota dari Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit lembaran yang dipertanyakan oleh masyarakat Parepare. Ada 17 poin, tapi saya fokus kepada persoalan kesiapan Pilkada kita," kata Taufan.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu dengan gamblang menyebut jika perilaku Akbar Ali di Parepare diterapkan di Solok, maka proses Pilkada serentak bisa saja bersoal.
"Jika Akbar Ali ini membawa perilakunya dari Parepare ke Solok, pak Gub, saya tidak optimis. Ini fakta. Beliau pernah mengumpulkan dalam sebuah acara resmi, keberpihakan ke paslon. Ini fakta, bukan asumsi. Artinya, harapan kita untuk hadirnya Pj selaku pembina kepegawaian di suatu daerah pasti jauh dari harapan," jelasnya.
Baca Juga: Prof Zudan Tekankan Pentingnya Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi Regional di Kota Parepare
Bahkan kata Taufan, ia sudah berkali-kali mengadukan ke Menteri dalam negeri agar memilih penjabat daerah yang punya integritas.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi II pada 31 Oktober 2024 lalu, Taufan Pawe juga menyebut jika Akbar Ali tidak paham soal pemerintahan.
Pernyataan tersebut lantas membuat Akbar Ali meradang. Ia kemudian balik membeberkan sejumlah perilaku Taufan Pawe yang dikeluhkan oleh masyarakat saat masih menjabat.
"Mungkin kalau dengar ini, kalian tidak akan percaya. Di Sulawesi Pak, satu-satunya wali kota yang masyarakatnya pesta pora, sujud syukur ketika wali kotanya berhenti. Kenapa? semua kekacauan yang ditinggalkan selama 10 tahun menjabat," ucap Akbar.
Ia pun meminta agar semua masukan yang diterima Komisi II bisa dikroscek ulang terlebih dahulu agar sesuai dengan fakta. Sebab menurutnya, informasi yang disampaikan oleh Taufan Pawe merugikan dirinya.
Akbar menyebut keberatan jika dianggap tidak paham pemerintahan. Sebab, dia punya latar belakang pendidikan dan pengalaman selama 30 tahun lebih di bidang pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Ritual Berujung Petaka di Bone: ASN Ngamuk Ngaku Arung Palakka Terpaksa Diikat di Pohon
-
53 Titik Api Kepung Sulawesi Selatan, Kebakaran di Gowa hingga Enrekang
-
Deg-degan! Momen TNI AU Paksa Pesawat Asing Turun di Makassar, Ternyata Angkut Ini
-
Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB National Expo Raih Rekor MURI
-
Ganti Rugi Lahan Stadion Sudiang Rp18 Miliar Belum Dianggarkan