SuaraSulsel.id - Mantan wali kota Parepare Taufan Pawe dan Mantan Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali saling sindir pada rapat komisi II DPR RI, Senin, 18 November 2024.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu membahas soal proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di empat daerah.
Rapat dihadiri Penjabat Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
Salah satunya yang hadir adalah Akbar Ali. Saat ini, Akbar merupakan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok.
Masalah bermula ketika Taufan Pawe mengatensi khusus perilaku Akbar Ali saat masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare.
Menurut Taufan, Akbar tidak netral dan menunjukkan keberpihakannya kepada calon kepala daerah tertentu di kota Parepare.
"Saya harus jujur mengatakan karena dia adalah Pj wali kota dari Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit lembaran yang dipertanyakan oleh masyarakat Parepare. Ada 17 poin, tapi saya fokus kepada persoalan kesiapan Pilkada kita," kata Taufan.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu dengan gamblang menyebut jika perilaku Akbar Ali di Parepare diterapkan di Solok, maka proses Pilkada serentak bisa saja bersoal.
"Jika Akbar Ali ini membawa perilakunya dari Parepare ke Solok, pak Gub, saya tidak optimis. Ini fakta. Beliau pernah mengumpulkan dalam sebuah acara resmi, keberpihakan ke paslon. Ini fakta, bukan asumsi. Artinya, harapan kita untuk hadirnya Pj selaku pembina kepegawaian di suatu daerah pasti jauh dari harapan," jelasnya.
Baca Juga: Prof Zudan Tekankan Pentingnya Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi Regional di Kota Parepare
Bahkan kata Taufan, ia sudah berkali-kali mengadukan ke Menteri dalam negeri agar memilih penjabat daerah yang punya integritas.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi II pada 31 Oktober 2024 lalu, Taufan Pawe juga menyebut jika Akbar Ali tidak paham soal pemerintahan.
Pernyataan tersebut lantas membuat Akbar Ali meradang. Ia kemudian balik membeberkan sejumlah perilaku Taufan Pawe yang dikeluhkan oleh masyarakat saat masih menjabat.
"Mungkin kalau dengar ini, kalian tidak akan percaya. Di Sulawesi Pak, satu-satunya wali kota yang masyarakatnya pesta pora, sujud syukur ketika wali kotanya berhenti. Kenapa? semua kekacauan yang ditinggalkan selama 10 tahun menjabat," ucap Akbar.
Ia pun meminta agar semua masukan yang diterima Komisi II bisa dikroscek ulang terlebih dahulu agar sesuai dengan fakta. Sebab menurutnya, informasi yang disampaikan oleh Taufan Pawe merugikan dirinya.
Akbar menyebut keberatan jika dianggap tidak paham pemerintahan. Sebab, dia punya latar belakang pendidikan dan pengalaman selama 30 tahun lebih di bidang pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Ngeri! Layangan Tersangkut di Pesawat Saat Mendarat di Bandara Hasanuddin
-
Masih Bayar Lebih Saat Pakai QRIS? BI Sulsel Tegaskan Pedagang Tak Boleh Lakukan Ini
-
Ini Wajah Baru Ruas Jalan Pangkajene-Rappang yang Ramah Pejalan Kaki
-
Desain Ulang Jembatan Barombong, Konsep Kembar Berubah?
-
KKB Bakar Pesawat di Kabupaten Yahukimo, Pilot Dikabarkan Tewas