SuaraSulsel.id - Mantan wali kota Parepare Taufan Pawe dan Mantan Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali saling sindir pada rapat komisi II DPR RI, Senin, 18 November 2024.
Rapat yang dipimpin ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu membahas soal proses menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di empat daerah.
Rapat dihadiri Penjabat Gubernur dan Pj Bupati/Wali Kota dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
Salah satunya yang hadir adalah Akbar Ali. Saat ini, Akbar merupakan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok.
Masalah bermula ketika Taufan Pawe mengatensi khusus perilaku Akbar Ali saat masih menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare.
Menurut Taufan, Akbar tidak netral dan menunjukkan keberpihakannya kepada calon kepala daerah tertentu di kota Parepare.
"Saya harus jujur mengatakan karena dia adalah Pj wali kota dari Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak sedikit lembaran yang dipertanyakan oleh masyarakat Parepare. Ada 17 poin, tapi saya fokus kepada persoalan kesiapan Pilkada kita," kata Taufan.
Ketua DPD I Golkar Sulsel itu dengan gamblang menyebut jika perilaku Akbar Ali di Parepare diterapkan di Solok, maka proses Pilkada serentak bisa saja bersoal.
"Jika Akbar Ali ini membawa perilakunya dari Parepare ke Solok, pak Gub, saya tidak optimis. Ini fakta. Beliau pernah mengumpulkan dalam sebuah acara resmi, keberpihakan ke paslon. Ini fakta, bukan asumsi. Artinya, harapan kita untuk hadirnya Pj selaku pembina kepegawaian di suatu daerah pasti jauh dari harapan," jelasnya.
Baca Juga: Prof Zudan Tekankan Pentingnya Pembangunan Pendidikan dan Ekonomi Regional di Kota Parepare
Bahkan kata Taufan, ia sudah berkali-kali mengadukan ke Menteri dalam negeri agar memilih penjabat daerah yang punya integritas.
Sebelumnya, dalam RDP dengan Komisi II pada 31 Oktober 2024 lalu, Taufan Pawe juga menyebut jika Akbar Ali tidak paham soal pemerintahan.
Pernyataan tersebut lantas membuat Akbar Ali meradang. Ia kemudian balik membeberkan sejumlah perilaku Taufan Pawe yang dikeluhkan oleh masyarakat saat masih menjabat.
"Mungkin kalau dengar ini, kalian tidak akan percaya. Di Sulawesi Pak, satu-satunya wali kota yang masyarakatnya pesta pora, sujud syukur ketika wali kotanya berhenti. Kenapa? semua kekacauan yang ditinggalkan selama 10 tahun menjabat," ucap Akbar.
Ia pun meminta agar semua masukan yang diterima Komisi II bisa dikroscek ulang terlebih dahulu agar sesuai dengan fakta. Sebab menurutnya, informasi yang disampaikan oleh Taufan Pawe merugikan dirinya.
Akbar menyebut keberatan jika dianggap tidak paham pemerintahan. Sebab, dia punya latar belakang pendidikan dan pengalaman selama 30 tahun lebih di bidang pemerintahan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! Akhir Pahit Mees Hilgers di FC Twente
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari itu Gede'
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 24 Agustus: Raih Skin SG2 dan Diamond di Akhir Pekan
Pilihan
-
Rupiah Terjun Bebas ke Rp16.368, Paling Merana di Asia Hari Ini
-
Pukulan Telak Honda di Pasar Otomotif Indonesia, Penjualan Anjlok dan Dealer Berguguran
-
Download Video TikTok Favoritmu Tanpa Logo dengan Snaptik Gratis!
-
Terbitkan 20,9 Juta Saham Baru, PANI Gelar Private Placement Rp300 Miliar
-
3 Rekomendasi HP Gaming Murah Baterai Awet Berhari-hari, Harga Mulai dari Rp 2 Jutaan
Terkini
-
Taufan Pawe Siap Bertarung Lawan Appi di Musda Golkar Sulsel
-
Makassar Harus Perkuat Tata Kelola Sampah: Mulai dari Rumah Hingga TPA
-
Tim UI Ikut Tangani Tumpahan Minyak PT Vale di Luwu Timur
-
Motivator Dwi Hartono Otak Pelaku Penculikan dan Pembunuhan Pimpinan Bank
-
Insiden Pipa Minyak di Towuti, PT Vale Buka Posko Pengaduan 24 Jam