900 Perangkat Desa Ditangkap, KPK Singgung Kepala Desa Masuk THM di Makassar

SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung sejumlah kepala desa asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang masuk ke tempat hiburan malam (THM).

Tindakan kepala desa itu sempat viral di media sosial bahkan informasi ini sampai ke KPK.

"Kayak ada itu kepala desa yang ikut kegiatan desa tapi ke tempat meriah (THM). Ada yang ikut ga disini? Jangan malu, angkat tangan aja. Ada yang joget-joget itu sampai viral," ujar Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Fries Mount Wongso, Kamis 13 Juni 2024.

Hal tersebut diungkapkan Fries di hadapan sejumlah kepala desa yang menghadiri Bimbingan Teknis Perluasan Desa Antikorupsi di kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 13 Juni 2024.

Fries mengatakan hak bagi setiap kepala desa untuk pergi kemana saja. Namun, mereka harus tahu etika sebagai abdi masyarakat.

"Janganlah dilakukan begitu. Jangan lagi ada yang seperti itu pak ya. Ya gimana pun kita ini adalah abdi masyarakat. Harus menjadi contoh yang baik," ucapnya.

Fries menambahkan kasus korupsi di tingkat desa terus naik sejak tahun 2015. Korupsi marak sejak digulirkannya dana desa dan alokasi dari pemerintah daerah.

Dari laporan penegak hukum ke KPK, sudah ada 900 perangkat desa yang ditangkap karena menyalahgunakan anggaran dana desa.

"Itu untuk 800-an lebih kasus, ada 900 perangkat desa yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Ini yang memprihatinkan," bebernya.

Baca Juga: Mengenal 5 Orang Terkaya di Sulawesi Selatan

Menurutnya, anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah Desa jadi satu hal penting, yang semestinya digunakan untuk keperluan pembangunan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPK sudah meluncurkan 22 Desa Antikorupsi di Indonesia pada tahun 2023. Satu diantaranya ada di Sulawesi Selatan yaitu Desa Pakatto, Kabupaten Gowa.

Tahun ini, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan kembali diminta untuk mengusulkan satu desa dari tiap kabupaten untuk jadi percontohan Desa Antikorupsi.

"Bagi desa yang terpilih jadi Desa Antikorupsi akan ada stimulus dana dari Kementerian Keuangan seperti Desa Pakatto sudah nikmati," ucapnya.

Pembentukan percontohan Desa Antikorupsi merupakan tindak lanjut dari Program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2021 dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kementerian Dalam Negeri, dan kementerian Keuangan.

Pemilihan Desa Antikorupsi didasari 5 komponen utama dan 18 indikator. Diantaranya, penataan tata laksana desa, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyaraka, dan penguatan kearifan lokal desa.