SuaraSulsel.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.
Selama ini mereka menganggap Pemerintah Pusat menguras kekayaan alam Papua. Padahal selama ini yang terjadi, apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari apa yang diambilnya dari Papua. Baik ekonomi maupun politik.
JK memberikan contoh, selama ini masyarakat Papua beranggapan pemerintah pusat menguras kekayaan alam milik Papua, padahal yang terjadi justru apa yang diberikan pemerintah pusat melalui program OTSUS kepada masyarakat Papua jauh lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari Papua.
Hal ini disampaikan JK kepada wartawan usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fisip UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian "Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Kampus UI, Kamis (25/04/2024)
Baca Juga: Smelter Milik Jusuf Kalla di Kabupaten Luwu Sudah Bisa Produksi Ferronikel
Pandangan-pandangan pihak masyarakat Papua seakan akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya, padahal sebenarnya apa yang diberikan itu jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua.
"Oleh karena itu ini harus diberikan penjelasan dan pemahaman," ujar JK.
Lebih lanjut JK menjelaskan, selain keistimewaan dalam hal ekonomi, pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar kepada Papua yang hanya membolehkan Orang Asli Papua (OAP) yang boleh mengikuti pemilukada di Papua.
“Ini di Papua jauh lebih federal daripada federal, di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi Gubernur, di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi. Tapi orang Sulawesi tidak bisa menjadi Gubernur atau Bupati di Papua,” jelas JK.
JK berharap kepada pemerintah agar memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat Papua.
Selain itu JK berharap agar elit Papua memperbaiki pengelolaan keuangan Papua. Karena sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke Papua namun sering tidak sampai ke masyarakat. Karena pengelolaan yang kurang baik.
Baca Juga: Ngeri! Sahur On The Road Berujung Tawuran, Motor Dibakar dan 2 Orang Nyaris Tewas
Berita Terkait
-
253 PNS Papua Tengah Diambil Sumpah Usai Terima SK Pengangkatan
-
Tinjau Kesiapan Logistik Pilkada 2024 di Papua Tengah, Danrem 173/PVB Pastikan Pendistribusian Tepat Waktu
-
Kampanye Akbar Meriah Pasangan MeGe di Dogiyai, Lapangan Penuh Massa Pendukung
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Otsus Papua Bentuk Upaya Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan di Tanah Papua
-
Wamendagri Ribka Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayawijaya
Tag
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
Harga Emas Antam Terbang Tinggi Jelang akhir Pekan, Tembus Rp1.520.000/Gram
-
Dinilai Hina Janda, Ridwan Kamil Kena Semprot Susi Pudjiastuti: Mau Omong Apa?
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Tax Amnesty Dianggap Kebijakan Blunder, Berpotensi Picu Moral Hazard?
Terkini
-
Dikenal Religius, Oknum Dosen Unhas Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi
-
Memanas! Dua Mantan Wali Kota Parepare Saling "Buka Aib" di Rapat Komisi II DPR RI
-
Bye-bye Stadion Mattoanging, Welcome Stadion Sudiang 2025!
-
Polri Tegaskan Netralitas di Pilkada 2024, Ancam Tindak Tegas Anggota yang Berpolitik Praktis
-
Jumlah Pemilih, TPS, dan Titik Rawan Pilkada Sulsel 2024