SuaraSulsel.id - Program gerakan pangan murah secara serentak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjadi contoh di seluruh daerah di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, dalam sambutannya, di lokasi Gerakan Pangan Murah Serentak di Gedung PKK Provinsi Sulsel, Rabu, 6 Maret 2024.
"Kami akui ini tim inflasi di Sulsel luar biasa kerjanya. Setiap saat turun ke lapangan. Luar biasa kerja keras Bapak Gubernur turun ke lapangan hampir setiap hari," kata Maino.
Untuk itu, gerakan pangan murah ini akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulsel dan akan dijalankan secara nasional.
"Program Sulawesi Selatan kita angkat secara nasional, dan akan diikuti seluruh daerah di Indonesia," ungkap Maino.
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sulsel, Rizki Ernadi Ermanda, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulsel sudah bekerja dan koordinasi yang baik dalam melakukan gerakan pangan murah secara serentak.
"Kami menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah melakukan gerakan pangan murah ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada para distributor dan pedagang dalam melakukan gerakan pangan murah secara serentak ini," ungkapnya.
Semua gerakan tersebut membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yakni berhasil menurunkan inflasi dari tahun 2024 ini dari 0,36 persen menjadi 0,30 persen saat ini.
"Ini semua sudah membuahkan hasil, dari 0,36 menjadi 0,30 inflasi. Ini akan dilakukan terus pengendalian inflasi dan komunikasi yang efektif sepanjang tahun 2024 ini," bebernya.
Baca Juga: Mabes Polri: Keamanan dan Kedamaian Sulsel Jadi Barometer di Indonesia Timur
Untuk itu, pihak Bank Indonesia Wilayah Sulsel dan seluruh TPID seluruh kabupaten Kota se-Susel akan melakukan koordinasi dan komunikasi lagi untuk terus melakukan penurunan inflasi.
"TPID Sulsel dan TPID se-Sulsel akan melakukan pertemuan dengan seluruh TPID seluruh kabupaten kota se-Sulsel," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi gerakan pangan murah Pemprov Sulsel dan kabupaten kota se-Susel menjadi contoh nasional, berdasarkan penyampaian Badan Pangan Nasional.
"Gerakan kita ini salah satu cara untuk mengatasi inflasi di daerah. Cara kita di Sulsel, kita lakukan secara bersama-sama seluruh daerah di Sulsel. Perbedaan Pemprov Sulsel di sini dengan daerah lain, koordinasi dan kekompakan dalam melakukan gerakan pangan murah," jelas Bahtiar.
Menurut dia, tidak ada satu daerah pun yang memiliki semua, tapi kita cukup bekerjasama dengan daerah yang saling memiliki, karena ada daerah yang punya bawang merah tapi tidak ada telurnya, ada daerah yang ada berasnya tadi tidak ada gulanya, begitu seterusnya.
"Semua punya otoritas dari semua dan ini harus kita lakukan kolaborasi dengan seluruh level kemampuan memimpin dalam menggerakkan ini semua," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Desain Ulang Jembatan Barombong, Konsep Kembar Berubah?
-
KKB Bakar Pesawat di Kabupaten Yahukimo, Pilot Dikabarkan Tewas
-
1.184 Gempa Guncang Sulawesi Utara Sepanjang Mei
-
Remaja di Makassar Rekayasa Penculikan Sendiri, Kirim Voice Note Menangis Minta Tebusan Rp5 Juta
-
6 Kepala Sekolah di Makassar Mengaku Jadi Korban Jual Beli Jabatan