SuaraSulsel.id - Pihak Yayasan Masjid Raya Makassar tidak memberikan izin kegiatan Tabligh Akbar yang akan dihadiri penceramah Ustad Khalid Basalamah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan keamanan pasca Pilpres jadi salah satu pertimbangan.
Sedianya Tabligh Akbar tersebut akan digelar pada Jumat, 1 Maret 2024 pukul 18.30 Wita di Masjid Raya Makassar mendatang. Namun dengan berbagai pertimbangan, pihak yayasan tidak mengeluarkan izin terhadap penyelenggara.
"Berdasarkan pertimbangan dan masukan dari para Kyai/Ulama dari beberapa Ormas, hasil pembicaraan ketua Umum Yayasan Masjid Raya dengan Wali kota Makassar dan Kapolrestabes Makassar serta pertimbangan lainnya, pengurus yayasan Masjid Raya Makassar tidak mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Raya sesuai pertimbangan dan masukan tersebut di atas dan demi keamanan dan ketertiban pasca Pilpres," demikian dikutip dari surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Raya, AG.Dr. H.Baharuddin, 26 Februari 2024.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Makassar M Syarif membenarkan informasi tersebut.
Ia mengatakan pihaknya sudah menyarankan agar Tabligh Akbar yang akan dihadiri oleh Ustadz Khalid Basalamah dipindahkan ke Lapangan Karebosi.
Apalagi kehadiran Ustadz kelahiran asal Kota Makassar itu selalu dihadiri oleh banyak jemaah.
"Rencana ke Karebosi karena kemungkinan pesertanya membludak," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia mengaku pihak Yayasan Masjid Raya juga tidak memberi izin karena bertepatan dengan ceramah Farid Wajdi.
"Jadi bertabrakan. Semoga tidak hujan jadi kita bisa pakai tribun terbuka maupun tribun tertutup," jelasnya.
Baca Juga: Haram Orang Mampu Pakai LPG 3 Kg, Begini Penjelasan Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Abdul Somad
Namun informasi yang dihimpun, pencekalan ini muncul setelah sosok Ustadz Khalid Basalamah disebut masuk dalam daftar dugaan 12 ustaz Wahabi. Hal tersebut sempat viral di aplikasi X.
Akun @kawalkyai mengunggah 12 nama ustadz yang diduga beraliran Wahabi dan meminta pemerintah untuk menutup akses pada para ustadz tersebut.
Wahabi sendiri diketahui merupakan sebuah aliran dalam Islam yang cukup kontroversial. Aliran ini mendapatkan banyak kritikan dan hujatan dari berbagai pihak di Indonesia.
"Untuk itu, wacana menutup ruang akses gerak kelompok Wahabi di media sosial sangatlah penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Karena ini merupakan strategi memutus akar dari ‘hulu ideologi radikal’" tulis akun itu.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Viral Ikan Asin Disemprot Baygon, Alumni Perikanan Unhas Tawarkan Solusi Aman
-
Indonesia Siap Kuasai Pasar Rumput Laut Global, Jajaki Pasar Bioplastik dan Perdagangan Karbon
-
Musik Timur Resmi Bikin Sejarah Baru di AMI Awards 2026
-
Uang Negara Rp40,75 Triliun Mengalir di Sulsel, Begini Rincian Penggunaannya
-
Presiden Prabowo Batal Resmikan Sekolah Rakyat di Makassar