SuaraSulsel.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada perubahan penerima bantuan sosial (Bansos) tahun 2024. Anggarannya juga sudah diatur dalam APBN yang disepakati oleh DPR dengan Kementerian Sosial.
Hal tersebut ditegaskan Airlangga usai bertemu Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin di Makassar, Kamis, 1 Februari 2024.
Airlangga membantah pernyataan politikus PDIP Aria Bima yang mengatakan pemerintah tidak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bantuan sosial periode Januari hingga Februari 2024.
"Tidak ada perubahan (penerima) karena anggarannya ada di Kemensos," ujar Airlangga.
Baca Juga: Jokowi Bagi Bansos Depan Istana, Jusuf Kalla: Memalukan, Tugas Camat Itu!
Ia menambahkan penerima bantuan sosial sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Sehingga menurutnya penyalurannya juga tentu tepat sasaran karena disesuaikan dengan data yang sudah terintegrasi.
"Data dari TNP2K di Kemenko PMK itu sudah dibakupadankan dan dikonsolidasikan. Jadi tidak ada perubahan," tuturnya.
Sebelumnya, Bima Aria mengaku mendapat informasi langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengatakan pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK untuk membagikan bansos, bukan data Kemensos.
"Yang dipakai adalah data dari Menko PMK, yang itu adalah data-data yang dicollect (dikumpulkan) sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi," sebutnya.
Baca Juga: Taufan Pawe: Saya Bergerak Jalankan Amanah, Maju Sebagai Calon Gubernur Sulsel
Hal tersebut, kata Bima, menjadi salah satu alasan Risma mulai kurang nyaman bekerja di kabinet. Bima merasa Risma juga tidak dilibatkan dalam penyalurannya.
Berita Terkait
-
Lakso Anindito: Ketua IM57+ Institute yang Menyoal Etika Febri Diansyah dalam Membela Hasto
-
Sehari Jelang Sidang Perdana Hasto, Megawati Kumpulkan Para Anggota DPR Fraksi PDIP di Teuku Umar
-
60 Ribu Orang Kena PHK dalam Waktu 2 Bulan, Kemensos Tunggu Evaluasi Sebelum Masukkan ke Data Bansos
-
Cak Imin Sebut DTSEN jadi Harapan Baru Penyaluran Bansos: Akan Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
-
Mensos Akui Penyaluran Bansos Selama Ini Tidak Tepat Sasaran, Jumlahnya Sampai Jutaan Orang
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta