SuaraSulsel.id - Tim pemenangan daerah (TPD) pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD melaporkan Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan. Hasbi dilaporkan pada Rabu, 17 Januari 2024.
Ketua TPD Ganjar-Mahfud di Sulawesi Selatan Udhin Malik mengatakan pihaknya menilai, Hasbi sengaja menggiring narasi di hadapan guru untuk memilih pasangan calon tertentu. Padahal ia sadar soal posisinya sebagai seorang ASN.
"Jadi ini perlu dilakukan tindakan untuk menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi. Karena itu setitik puncak dari gunung es terkait pelanggaran netralitas ASN yang kemungkinan sengaja dilakukan," ujarnya saat dikonfirmasi SuaraSulsel.id.
Sebelumnya, Hasbi mengatakan Presiden RI Joko Widodo menjanjikan akan mengangkat lebih banyak guru jadi CPNS jika Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi wakil Presiden. Itu disampaikan saat membuka acara Rembuk Guru yang digelar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu di kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Disebut Kampanyekan Gibran Rakabuming, Sekda Takalar: Hanya Bercanda Karena Guru Sedih
Kata Udhin, jika tidak dilaporkan maka akan semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Padahal dalam UU No. 20/2023 sudah ditegaskan ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik.
Udhin juga menilai para guru sangat matang dalam berdemokrasi. Sehingga di video yang beredar, mereka malah tertawa saat Hasbi mengatakan Jokowi akan mengangkat lebih banyak CPNS jika Gibran naik.
"Guru sebagai unsur yang mencerdaskan bangsa sudah matang dalam berdemokrasi. Mereka paham bahwa demokrasi perlu dibangun, bukan karena adanya tekanan pimpinan," sebutnya.
Hal yang sama dikatakan ketua tim hukum TPD AMIN di Sulsel, Tajuddin. Ia mengaku ada upaya dari Sekda Takalar untuk mengkampanyekan anak Presiden.
Olehnya, tim Anies-Muhaimin di Sulawesi Selatan memilih untuk melaporkan Hasbi ke Bawaslu karena ketidaknetralannya. Ini juga bentuk antisipasi untuk ASN lainnya agar tidak melakukan hal serupa.
Baca Juga: Anies Baswedan Bicara Pemekaran di Kabupaten Bone
"Ini harus dicegat untuk menghindari adanya gerakan yang sistematis, terstruktur, dan masif. Sudah kita laporkan dan tentu kita memberi kepercayaan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti," ucapnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
Terpopuler
- Duet Elkan Baggott dan Jay Idzes, Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs China
- 27 Kode Redeem FF Terbaru 17 Mei: Klaim Diamond, Token, dan Skin Cobra MP40
- Penampilan Syahrini di Cannes Mengejutkan, Dianggap Berbeda dengan yang di Instagram
- 8 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Vitamin C, Ampuh Hilangkan Noda Hitam
- Ditegur Dudung Abdurachman, Hercules Akhirnya Minta Maaf ke Gatot Nurmatyo dan Yayat Sudrajat
Pilihan
-
PSSI Bongkar Alasan Tak Panggil Elkan Baggott meski Sudah Sampai di Bali
-
Kurator Didesak Penuhi Hak Karyawan PT Sritex, Tagihan Pembayaran Capai Rp 337 Miliar
-
Menelisik Kinerja Emiten Kongsian Aguan dan Salim
-
Mudah Ditebak, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs China
-
Muhammadiyah dan BSI Rujuk?
Terkini
-
Penumpang KM Tidar Diduga Terjun ke Laut di Makassar, Pencarian Masih Berlangsung
-
Gawat! Demo Ojol Nasional Ancam Lumpuhkan Kota-Kota Besar
-
Pemprov Sulsel Laporkan Magdalena De Munnik ke Polisi atas Dugaan Dokumen Palsu
-
Klaim Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu di Hari Senin, Begini Caranya!
-
BRI dorong berkelanjutan hingga salurkan Rp796 Triliun untuk Sustainable Finance