SuaraSulsel.id - Gaji atau honor yang diterima Anggota KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu 2024 yakni Ketua KPPS sebesar Rp1,2 juta dan Anggota KPPS sebesar Rp1,1 juta.
Honor atau gaji KPPS tersebut mengalami kenaikan dari Pemilu 2019 yakni Ketua KPPS sebesar Rp550 ribu dan anggota KPPS Rp500 ribu.
Berdasarkan jadwal tahapan pendaftaran KPPS Pemilu 2024, dokumen pendaftaran sebagai calon anggota KPPS Pemilu 2024 dapat diambil di petugas di kantor sekretariat PPS desa/kelurahan setempat.
Lalu mengisi formulir pendaftaran secara lengkap selanjutnya diserahkan setelah melengkapi dokumen lampiran persyaratan kepada petugas PPS.
Baca Juga: KPU Makassar Akan Rekrut 28 Ribu Anggota KPPS, Begini Cara Daftar
Tahapan pengumuman dan pendaftaran dimulai 11-20 Desember Penelitian administrasi calon anggota KPPS 11-22 Desember 2023. Pengumuman hasil penelitian administrasi 23-25 Desember. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS 23-28 Desember.
Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 29-30 Desember 2023. Penetapan anggota KPPS 24 Januari 2024. Pelantikan anggota KPPS 25 Januari 2024 dan Masa Kerja KPPS mulai 25 Januari-25 Februari 2024.
KPU Makassar Butuh Puluhan Ribu Orang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dengan kuota sebanyak 28.028 orang yang akan bertugas di 4.004 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
"Proses pembentukan KPPS ini sangat krusial karena KPPS-lah yang akan melayani langsung pemilih di TPS dan melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara tahap pertama di TPS," ujar Anggota KPU Makassar Endang Sari, Senin.
Baca Juga: Apel Siaga, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Ajak Semua Orang Wujudkan Pemilu Damai
Tahapan dimulai pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS 11-15 Desember 2023 selanjutnya pengambilan dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota KPPS 11-20 Desember 2023 di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan setempat.
Berita Terkait
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
Analisa Pakar Soal Gugatan UU Pemilu, Caleg Harus 'Akamsi'
-
PSU di 24 Daerah: Bentuk Ketidakbecusan KPU jadi Penyelenggara Pemilu!
-
Bocah SMA Ngeluh Pemerintah Jadi Sumber Masalah, Anies: Kalau Ada Pemilu Lagi, Pilih yang Benar
Tag
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Eliano Reijnders Gabung Timnas Indonesia, PEC Zwolle Tulis Kalimat Menyentuh
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta