Retno Marsudi: Palestina Berhak Merdeka Berdasarkan Solusi Dua Negara

SuaraSulsel.id - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Ketika berbicara dalam pertemuan PBB di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (29/11), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang menghentikan sementara pertempuran Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut.

“Dan mengingat hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam terhadap perjuangan rakyat Palestina,” kata Retno dalam video pernyataan persnya.

Tahun ini, lanjut dia, semua menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berada di New York menghadiri peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina yang jatuh tiap 29 November.

Baca Juga: Koalisi Jurnalis Sulawesi Selatan Aksi Bela Palestina

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina.

Kemudian, dalam pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, para menlu OKI menekankan pentingnya dihasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih tegas, dengan fokus utama mengenai isu kemanusiaan.

“Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, serta pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” tutur Retno.

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi, Retno menyatakan kedua pihak berbagi pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan, dan juga pentingnya dimulainya kembali proses perdamaian.

Dalam pertemuan dengan Menlu China, yang saat ini menjabat Presiden DK PBB, Menlu Retno juga meminta perhatian diberikan ke Tepi Barat, di mana kekerasan terus terjadi dan semakin meningkat, bahkan selama jeda kemanusiaan.

Baca Juga: PMI, Bulan Sabit Merah Palestina, Mesir, dan Jordania Akan Gelar Operasi Kemanusiaan di Perbatasan Gaza

Retno mengkritisi tahanan yang dibebaskan oleh Israel selama jeda kemanusiaan dengan Hamas, jumlahnya hampir sama dengan warga Palestina yang baru-baru ini ditangkapi di Tepi Barat.

“Karena itu lah pesan kuat harus keluar dari DK PBB dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang,” tutur dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Masih Ingin Perang

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengaku tak bisa memahami sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang masih ingin melanjutkan perang dengan kelompok Hamas Palestina, usai jeda kemanusiaan di Gaza berakhir.

Berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Gaza, Rabu (29/11), Retno mengatakan bahwa jeda kemanusiaan saja tidak cukup. Karena masih terlalu sempit dan rapuh untuk memperbaiki situasi di Gaza secara berkelanjutan.

“Saya kutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat truce selesai. Saya sampaikan, saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini,” kata Retno dalam video pernyataan persnya.

Menlu RI kemudian menyampaikan kekhawatiran mendalam atas situasi di Gaza saat ini, yang dibarengi dengan meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Apabila jumlah tawanan yang dibebaskan Israel sama banyaknya atau kurang lebih sama banyaknya dengan penangkapan baru di Tepi Barat, pertanyaannya adalah apa gunanya?” ujar dia.

Oleh karena itu, Menlu Retno mendesak DK PBB untuk tidak membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan di Gaza.

“DK PBB harus bisa mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza,” kata dia, menegaskan.

Dalam hal ini, Indonesia mendorong DK PBB untuk memastikan pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza, serta dapat termonitor dengan baik.

DK PBB juga diharapkan memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, betul-betul dilakukan serta membantu mewujudkan gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman di Gaza.

Kehadiran Menlu Retno bersama para menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan DK PBB bertujuan untuk menunjukkan dukungan OKI terhadap Palestina, dan merupakan tindak lanjut mandat yang diberikan para pemimpin OKI usai KTT di Riyadh, Arab Saudi, 11 November lalu untuk menggunakan semua upaya guna mencari penyelesaian situasi di Gaza.