SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengaku akan mengumpulkan seluruh kepala desa di Sulawesi Selatan dalam waktu dekat. Untuk berdiskusi secara ilmiah soal program pemerintah untuk budidaya pisang.
Bahtiar mengatakan bahwa ada salah tafsir oleh beberapa kepala desa soal himbauan penggunaan dana desa untuk menanam pisang. Imbauan tersebut menurutnya bukanlah paksaan karena sifatnya tidak mengikat.
"Saya akan mengundang asosiasi kepala desa yang belum mendapatkan pemahaman soal budidaya pisang ini. Kita berdialog secara ilmiah, mencari solusi alternatif apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat," ujar Bahtiar usai bertemu dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/10/2023).
Sebelumnya, Bahtiar mengeluarkan surat edaran untuk kepala desa di Sulawesi Selatan agar 40 persen dana desa diperuntukkan budidaya pisang. Namun, menurutnya itu hanya imbauan karena sifatnya sekadar surat edaran dan tidak diatur di Perda.
Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, intervensi percepatan eliminasi TBC, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan narkoba, penurunan stunting, dana operasional pemerintah desa, dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
"Dan minimal 20 persen itu untuk ketahanan pangan, artinya bisa lebih. Jadi saya kira, saya terbuka untuk berdialog, berdiskusi. Ini semakin banyak perbedaan gagasan, justru semakin bagus. Jangan-jangan apa yang saya pikirkan, memang belum lengkap dan harus diperbaiki," jelasnya.
Ia menjelaskan, APBD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp10,1 triliun. Namun, anggaran sebesar itu belum menyelesaikan semua permasalahan sosial di daerah.
Sehingga harus ada solusi alternatif yang dilakukan untuk masyarakat. Bahtiar menambahkan program yang ada selama ini belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan dan stunting.
"Faktanya hari ini stunting kita masih 27 persen dari target nasional 14 persen, kemiskinan 8 persen, kesenjangan ekonomi masih tinggi. Selama ini ada banyak (program) yang bagus, masalahnya yang sudah dilakoni belum mampu mengatasi ini. Sehingga sebagai pemimpin di sini, saya harus putar otak," ujarnya.
Bahtiar menegaskan ia tak hanya fokus untuk budidaya pisang. Tapi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum itu juga menggenjot sektor peternakan dan perikanan.
"Di sektor peternakan kita mau tingkatkan produksi telur untuk mengatasi stunting. Rata-rata ibu hamil kita 50 ribu per tahun, kali seribu hari (dikasih makan), berarti kita perlu 500 juta per bulan. Ada telurnya tidak sebanyak itu?, butuh uang Rp1 triliun, ada duitnya tidak?," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Groundbreaking Irigasi di Luwu, Gubernur Sulsel: Mari Kawal Untuk Petani
-
Pemprov Papua Selatan: Lahan Cetak Sawah di Merauke 48 Ribu Hektare
-
Sulteng Belum Mandiri Fiskal, 80 Persen Bergantung Pusat
-
Bupati Gowa Lawan Hak Angket: Dua Saksi Dilaporkan ke Bareskrim
-
Pemprov Sulsel Mulai Preservasi Jalan Luwu-Toraja, Jadi Akses Utama RS Regional