Wakil Menteri Desa PDTT Dukung Program Budidaya Pisang di Sulsel

SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyambut kedatangan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Prof. Paiman Raharjo di Sulsel. Penyambutan diadakan dalam acara silaturahmi bersama kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel dan akademisi di Pelataran Inninawa (Lakipadada) Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa malam, 10 Oktober 2023.

"Malam ini, kita menerima tamu istimewa, Wamendes PDTT RI. Beliau adalah guru saya dan sahabat saya, dan tadi sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita," kata Bahtiar.

Paiman, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Moestopo Jakarta, memberikan arahan tentang bagaimana mengelola desa dalam sambutannya. Bahtiar menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan program prioritasnya selama satu tahun ke depan. Desa dianggap sebagai ujung tombak pembangunan, pemerintahan, dan segala aspek lainnya. Oleh karena itu, kemajuan desa berarti kemajuan Provinsi Sulsel dan Indonesia.

"Kita harus menciptakan cara baru yang lebih efektif untuk mengatasi masalah seperti inflasi dan stunting yang disampaikan oleh Pak Presiden. Saya yakin desa-desa di Sulsel akan maju dan berkembang jika kita fokus pada program-program yang berbasis pada budaya dan alam, termasuk perikanan, kelautan, dan peternakan. Sumber daya desa yang telah dialokasikan oleh Presiden Jokowi sangat luar biasa, dan kita harus memanfaatkan peluang ini," ujarnya.

Baca Juga: 40 Persen Dana Desa Sulawesi Selatan untuk Program Ketahanan Pangan

Paiman menyatakan bahwa membangun dari desa merupakan salah satu program Jokowi dalam Nawacita, yang mengutamakan pembangunan dari pinggiran.

"Bagaimana cara kita meningkatkan atau membangun sebuah desa harus didasarkan pada potensi dan budaya. Tidak mungkin membangun desa dengan konsep yang berbeda dengan kultur dan potensi yang ada di desa," jelasnya.

Paiman menambahkan bahwa dalam membangun desa, perlu dicari potensi kearifan lokal desa yang telah ada dan dikembangkan oleh masyarakat desa. Pengembangan potensi ini akan menjadi nilai ekonomi yang dapat menopang ekonomi nasional jika berkembang di suatu desa.

Pemerintah memberikan alokasi dana desa yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2022 sebesar Rp68 triliun, 2023 sebesar Rp70 triliun, dan 2024 sebesar Rp80 triliun.

Tugas Kementerian Desa adalah memantau dan memonitor penggunaan dana desa, sedangkan pengelolaan dana desa langsung dari Kementerian Keuangan. Setiap tahun memiliki prioritas yang berbeda.

Baca Juga: Bahtiar Baharuddin Gencarkan Revolusi Pisang: Sulsel Siap Jadi Produsen Terbesar Dunia

"Tahun lalu, tidak ada prioritas untuk stunting, tetapi tahun ini ada. Selain itu, ada juga prioritas untuk ketahanan pangan, sosial, dan bantuan sosial," ungkapnya.